IndonesiaBuzz: Surakarta, 15 November 2026 – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa sikap politik partainya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum berubah. PDIP tetap memosisikan diri sebagai partai penyeimbang dan berada di luar pemerintahan, meskipun nama Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar menegaskan, penentuan sosok pengganti wakil presiden sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo bersama partai-partai pengusung. Karena itu, PDIP menghormati proses dan keputusan yang nantinya diambil sesuai ketentuan perundang undangan.
“Haknya ada di presiden dan partai pengusung. Sampai hari ini sikap PDI Perjuangan belum berubah: penyeimbang. Di luar pemerintah,” ujar Ganjar saat dihubungi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Ganjar, masuknya nama Puan Maharani dalam bursa calon pengganti Gibran tidak serta merta mengubah posisi politik PDIP terhadap pemerintahan saat ini.
Ia kembali menekankan bahwa kewenangan menentukan calon wakil presiden berada di tangan Presiden dan partai pengusung, bukan partai yang berada di luar pemerintahan.
“Presiden dan partai pengusunglah yang bisa menentukan. Karena begitulah aturannya. Saya menghormati itu,” ucapnya.
PDIP Tegaskan Tetap Jadi Partai Penyeimbang
Pernyataan Ganjar tersebut sekaligus mempertegas garis politik PDIP yang hingga kini memilih mengambil posisi sebagai kekuatan penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa PDIP tetap menjalankan peran politik di luar kabinet, termasuk memberikan perhatian dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Ganjar tidak mempersoalkan siapa pun sosok yang nantinya dipilih untuk mengisi posisi wakil presiden. Menurutnya, keputusan tersebut harus mengikuti mekanisme konstitusional dan menjadi kewenangan pihak yang memiliki hak mengusulkan calon.
Dengan demikian, munculnya nama Puan Maharani dalam bursa cawapres tidak dapat dimaknai sebagai sinyal perubahan sikap politik PDIP untuk bergabung ke dalam pemerintahan.
Ganjar Soroti Pekerjaan Rumah Pemerintah di Bidang Ekonomi
Di luar dinamika pergantian wakil presiden, Ganjar menilai pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan.
Selain itu, Ganjar menyoroti pentingnya memperkuat kondisi ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperbaiki kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan ekonomi mampu menciptakan stabilitas sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan para pelaku investasi.
Pembukaan Lapangan Kerja dan Pemulihan Bencana Jadi Prioritas
Ganjar juga menekankan pentingnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan pekerjaan harus menjadi salah satu prioritas pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat.
Selain persoalan ekonomi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan penanganan dan pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.
“Kemudian membereskan soal ekonomi nasional, menguatkan rupiah, memperbaiki IHSG dan kepercayaan para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Membuka lapangan kerja yang luas, menuntaskan tugas kita memulihkan korban dan daerah yang terkena bencana,” ujar Ganjar.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa di tengah dinamika politik terkait pengisian jabatan wakil presiden, Ganjar mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan persoalan mendasar masyarakat, mulai dari pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja hingga penanganan dampak bencana. @yudi
