IndonesiaBuzz : Madiun, 14 November 2026 – Kabupaten Madiun didorong memperkuat penyiapan tenaga kerja berstandar internasional menyusul potensinya sebagai salah satu kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur.
Melalui Program SMK Go Global, pemerintah mengarahkan pendidikan vokasi agar mampu menghasilkan lulusan dengan keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan pasar kerja global.
Penguatan tersebut menjadi fokus Workshop SMK Go Global Berbasis Digital yang berlangsung di Gedung Center of Creativity and Life Skill Education (CCLE), Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andie Megantara, dan Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi.
Program tersebut tidak hanya menyasar peningkatan kemampuan teknis calon pekerja, tetapi juga membangun sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja lintas negara.
Pemerintah menyiapkan keterhubungan antara pendidikan, pelatihan, sertifikasi, pemahaman budaya negara tujuan, jaminan sosial, hingga pendampingan setelah pekerja kembali ke Tanah Air.
Andie Megantara mengatakan, Kabupaten Madiun memiliki peluang besar untuk mengambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kerja internasional.
Karena itu, pengembangan kompetensi harus berjalan beriringan dengan sistem perlindungan agar masyarakat dapat mengakses pekerjaan luar negeri secara profesional.
“Kami ingin anak-anak Kabupaten Madiun memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier di tingkat global, bukan sekadar menjadi pencari kerja, tetapi menjadi tenaga kerja profesional yang mampu bersaing dan bekerja di berbagai negara,” ujar Andie.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menyebut SMK PGRI 1 Mejayan telah berkontribusi dalam menyiapkan lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Kompetensi tersebut diharapkan meningkatkan daya saing tenaga kerja sekaligus memberikan nilai tambah ketika bekerja di dalam maupun luar negeri.
“Dengan begitu, nantinya mereka di sana akan lebih dihargai. Jadi, mereka bukan sekadar pekerja biasa, tetapi pekerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik,” ungkap Wabup.
Purnomo juga menegaskan keberangkatan pekerja migran harus melalui mekanisme resmi dan disertai perlindungan jaminan sosial.
“Termasuk bagaimana mereka itu dilindungi dengan BPJS dan melalui jalur yang resmi. Kalau nanti negara yang dituju, misalnya Jepang, KBRI juga akan bertanggung jawab terhadap pekerja kita yang ada di sana,” terangnya.
Selain membuka akses pekerjaan internasional, penguatan pendidikan vokasi juga berkaitan dengan upaya menekan pengangguran daerah.
Purnomo menyampaikan, angka pengangguran Kabupaten Madiun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) turun menjadi 3,01 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 3,60 persen.
Menurutnya, penurunan tersebut turut didukung hilirisasi investasi dan kontribusi lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas selama kurang lebih 1,5 tahun masa kepemimpinannya bersama Bupati Madiun. (@Red/Hms)
