IndonesiaBuzz: Jakarta, 12 November 2026 – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak agar mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo terlebih dahulu diproses melalui sidang kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal. Ia menilai penanganan perkara harus dimulai dari pihak yang diduga menjadi pemberi perintah.
Pernyataan tersebut disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Safaruddin menyoroti status Listyo Sigit yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Menurut Safaruddin, pihak yang berada di posisi pimpinan harus lebih dahulu dimintai pertanggungjawaban sebelum proses penanganan terhadap pihak lain dilanjutkan.
“Komandannya dulu ditumbangkan baru yang lain lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya udah kepalanya dulu disidangkan kode etik,” kata Safaruddin.
Tak hanya mendesak proses etik, Safaruddin juga melontarkan tuntutan keras terkait ancaman hukuman terhadap para tersangka. Ia meminta empat orang yang terseret dalam perkara tersebut dijatuhi hukuman mati dengan mengaitkannya pada dugaan tindak pidana makar.
“Nah, makar dengan hukuman, saya minta itu di pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan kasus penyadapan ilegal yang kini mendapat perhatian serius DPR dan Polri.
Kapolri Ungkap Dugaan Alur Perintah Penyadapan
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memaparkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut. Ia menyebut peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan.
“Adapun peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik,” kata Suyudi.
Berdasarkan hasil penyidikan, polisi mengidentifikasi lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara tersebut.
Kelima tahapan itu meliputi perintah penyadapan, provisioning atau proses penyiapan sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan kepada pengguna akhir (end user), serta penghapusan data.
Suyudi kemudian mengungkap dugaan alur pemberian perintah yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkapnya.
Kapolri menjelaskan, perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp. Penyampaian perintah itu disebut tidak disertai surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pengungkapan konstruksi perkara, khususnya untuk menelusuri bagaimana proses penyadapan dapat berlangsung tanpa kelengkapan administrasi dan prosedur hukum yang semestinya.
DPR Soroti Pertanggungjawaban Pimpinan
Rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri menjadi forum pengawasan parlemen terhadap penanganan perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian.
Selain mengungkap dugaan mekanisme penyadapan, pembahasan juga menyoroti pertanggungjawaban setiap pihak yang diduga terlibat, termasuk pihak yang disebut memberikan instruksi.
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur, tetapi juga menyangkut dugaan akses ilegal dan penghapusan data elektronik.
Komisi III DPR diharapkan dapat memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penyidikan serta memastikan seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. @yudi
