IndonesiaBuzz: Jakarta, 12 November 2026 – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap secara terbuka seluruh fakta terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Permintaan tersebut akan disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menegaskan, pembahasan tidak boleh hanya berfokus pada dugaan penyadapan tanpa prosedur. DPR juga meminta Kapolri menjelaskan kemungkinan adanya rangkaian tindakan ilegal lain yang diduga saling berkaitan dalam perkara tersebut.
Menurut Habiburokhman, rapat kerja dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB. Seluruh anggota Komisi III DPR, kata dia, telah mengonfirmasi kehadiran.
“Rapat akan mulai pukul 08.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB, semua anggota konfirmasi hadir,” kata Habiburokhman.
Ia menyebut, dugaan tindakan lain yang perlu didalami meliputi surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Habiburokhman menilai berbagai dugaan tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pola tindakan terorganisasi yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
“Yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Lebih jauh, politikus Partai Gerindra itu menyatakan bahwa apabila rangkaian tindakan tersebut terbukti secara hukum, perbuatannya dapat mengarah pada dugaan makar sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
Karena itu, ia meminta seluruh informasi yang berkembang tidak berhenti pada dugaan semata, tetapi ditindaklanjuti melalui pendalaman fakta, alat bukti, serta penjelasan resmi dari aparat penegak hukum.
Empat Perwira Polri Jadi Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya ditangani Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan, penyidik menetapkan empat personel Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka.
Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan tanpa prosedur atau illegal tapping, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Berdasarkan informasi penyidikan yang disampaikan, dugaan penyadapan tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sasarannya disebut mencakup Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Penetapan keempat tersangka tersebut menjadi perhatian karena perkara ini diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan dan akses yang berkaitan dengan institusi kepolisian.
Meski demikian, seluruh dugaan tindak pidana yang disangkakan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku.
Irjen AS Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Selain proses pidana, kasus tersebut juga bergulir melalui mekanisme penegakan kode etik internal Polri.
Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap salah satu personel yang terlibat, yakni Irjen AS.
Sanksi tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang terseret dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Melalui rapat kerja bersama Kapolri, Komisi III DPR diharapkan memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai konstruksi perkara, perkembangan penyidikan, pertanggungjawaban para tersangka, serta kemungkinan adanya tindakan lain di luar dugaan penyadapan.
Perhatian DPR terhadap kasus ini juga menyentuh persoalan pengawasan internal kepolisian, perlindungan privasi, keamanan komunikasi pejabat negara, dan kepastian bahwa penggunaan kewenangan aparat penegak hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang undangan.
Hasil pendalaman dalam rapat kerja tersebut menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk memperjelas duduk perkara dugaan penyadapan ilegal yang kini menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. @yudi
