IndonesiaBuzz: Surakarta, 12 November 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mendatangi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026) untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya secara langsung. Informasi tersebut dibenarkan Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.
Bambang mengatakan, pimpinan MPR telah menerima informasi mengenai rencana kedatangan Gibran. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu kedatangan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
“Iya bener sudah terinfo,” kata Bambang Pacul saat dikonfirmasi.
Ia memastikan pimpinan MPR telah bersiap untuk menerima kedatangan Wakil Presiden tersebut.
“Ya pimpinan MPR standby menerima kedatangan Mas Wapres,” ujarnya.
Rencana penyerahan surat kepada MPR ini menjadi perkembangan terbaru dari kabar pengunduran diri Gibran yang sebelumnya mencuat pada Rabu (11/11/2026).
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebelumnya membenarkan informasi bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Ia juga mengonfirmasi kabar mengenai penyerahan surat pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Budi Arie, surat tersebut diserahkan ketika Gibran bertemu Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
“Betul (Gibran mundur),” kata Budi saat dikonfirmasi.
Ketika dimintai konfirmasi mengenai lokasi penyerahan surat, Budi kembali membenarkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di Lanud Halim Perdanakusuma.
“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.
Meski demikian, informasi pengunduran diri tersebut belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pimpinan MPR. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui maupun melihat surat pengunduran diri yang dimaksud.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Muzani juga menyatakan bahwa MPR belum menerima informasi resmi mengenai surat pengunduran diri Gibran.
Dengan adanya rencana kedatangan Gibran pada Kamis ini, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan penyerahan dokumen tersebut kepada pimpinan MPR.
Kendati demikian, kepastian mengenai status jabatan Wakil Presiden masih memerlukan penjelasan resmi serta kejelasan proses ketatanegaraan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Perkembangan ini sekaligus menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional, mengingat jabatan Wakil Presiden merupakan bagian penting dalam struktur kepemimpinan negara yang pengisian maupun pemberhentiannya memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. @yudi
