IndonesiaBuzz: Jakarta, 15 Juni 2024 – Serangan Israel ke Gaza di Palestina telah memicu banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk memberikan bantuan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyatakan bahwa masyarakat sipil Indonesia berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban serangan tersebut.
Prosedur keberangkatan akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). “Kemenlu yang akan mengatur ya,” kata Agus di kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2024), dikutip dari Antara.
Menurut Agus, salah satu satuan pasukan perdamaian yang akan dikirim adalah Batalyon Zeni. Tugas mereka meliputi pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, hingga tempat rehabilitasi. Fasilitas ini akan diisi oleh tenaga ahli di berbagai bidang untuk melayani warga Palestina.
Agus menekankan pentingnya tenaga ahli di bidang pengobatan trauma atau trauma healing untuk membantu para korban perang di tempat rehabilitasi. “Nah untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya,” kata Agus.
Meski demikian, Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat sipil untuk bergabung dalam pasukan perdamaian.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut juga mengungkapkan bahwa TNI telah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi di Gaza. Pasukan ini akan bertugas dalam bidang pengamanan, pembangunan fasilitas umum, dan menyediakan tenaga medis.
Tidak hanya itu, TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan yang akan dikirim ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan, hingga bantuan logistik. Agus memastikan bahwa bantuan ini akan dikirim jika gencatan senjata terjadi di Gaza dan TNI mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Indonesia menunjukkan komitmennya untuk membantu Palestina di tengah krisis yang sedang berlangsung, dengan kesiapan mengirim bantuan dan personel untuk misi perdamaian dan pembangunan di wilayah konflik.
