IndonesiaBuzz: Solo, 23 Januari 2026 – Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa dana hibah untuk Keraton Solo selama ini tercatat mengalir ke rekening pribadi, termasuk atas nama Pakoe Boewono XIII. Temuan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI dan langsung memicu respons dari pihak Keraton Surakarta Hadiningrat.
“Keraton Solo mendapatkan hibah dari kota, provinsi, lalu APBN. Selama ini penerimanya pribadi. Ke depan, kami ingin ada pertanggungjawaban yang jelas, termasuk untuk hibah dari APBN,” ujar Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (22/1/26).
Fadli menyebut, berdasarkan catatan Kementerian Kebudayaan, penerima hibah tidak tercatat atas nama lembaga Keraton, melainkan individu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, khususnya hibah yang bersumber dari APBN.
Menanggapi pernyataan tersebut, perwakilan Keraton Solo, PB XIV Purbaya, menegaskan bahwa pihak Keraton selama ini hanya mengikuti kebijakan dan arahan pemerintah terkait pencairan dana hibah. Ia menekankan bahwa Keraton tidak pernah mengajukan permintaan khusus maupun mendesak pemerintah untuk mencairkan anggaran.
Pakoe Boewono XIV Purboyo, saat ditemui awak media usai menjalankan sholat Jumat.
“Mengenai pernyataan soal dana hibah ke pribadi, kita kan ikut arahan pemerintah. Anggaran itu turun bukan permintaan kita, tapi arahan dari pemerintah,” ujar PB XIV Purbaya saat ditemui di Masjid Agung Solo, Jumat (23/1/26).
PB XIV menambahkan, seluruh keputusan terkait mekanisme dan penyaluran anggaran diserahkan sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang. Pihak Keraton, kata dia, selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan hanya berperan sebagai penerima hibah sesuai prosedur yang ditetapkan.
“Keraton tidak dalam posisi mengatur atau menentukan mekanisme anggaran. Semua kami ikuti sesuai kebijakan pemerintah,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan menyatakan akan menata ulang mekanisme penyaluran hibah budaya agar ke depan lebih transparan dan akuntabel, terutama untuk hibah yang bersumber dari APBN. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi terkait langkah audit atau evaluasi lanjutan atas hibah yang telah disalurkan sebelumnya. @yudi
