IndonesiaBuzz: Wonogiri, 8 September 2026 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan aman, higienis, halal, dan diproses sesuai standar.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Wonogiri bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN), kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta ahli gizi SPPG se-Kabupaten Wonogiri di Ruang Khayangan, Kompleks Setda, Selasa (8/9/26).
Dalam rapat tersebut terungkap sebanyak 88 SPPG atau dapur MBG telah beroperasi di Kabupaten Wonogiri. Seluruh dapur tersebut telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Capaian itu menjadi salah satu indikator pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG.
Meski demikian, Satgas MBG Wonogiri masih mendorong percepatan pemenuhan sertifikasi lain, khususnya yang berkaitan dengan keamanan pangan dan jaminan kehalalan.
Dari 88 SPPG yang telah beroperasi, baru 13 SPPG yang mengantongi sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Sementara SPPG lainnya masih berada dalam tahap pendaftaran maupun proses pengurusan.
Untuk sertifikasi halal, tercatat 58 SPPG telah memiliki sertifikat halal. Adapun SPPG lainnya masih dalam proses maupun belum melakukan pendaftaran.
Wakil Bupati Wonogiri sekaligus Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Wonogiri, Imron Rizkyarno, mengatakan penguatan standar tersebut menjadi bagian dari evaluasi rutin pelaksanaan program MBG di wilayahnya.
Rapat koordinasi serupa, kata Imron, sebelumnya telah dilaksanakan sekitar dua bulan lalu.
“Masih ada dua yang belum selesai seluruhnya, sertifikasi HACCP dan sertifikasi halal. SLHS sudah 100 persen,” ujar Imron.
Imron mengatakan Pemkab Wonogiri mendorong seluruh SPPG segera melengkapi sertifikasi HACCP dan halal. Menurutnya, pemenuhan standar tersebut penting untuk memberikan rasa aman sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Selain sertifikasi, kualitas bahan baku juga menjadi perhatian Satgas MBG. SPPG didorong menggunakan bahan pangan dari pemasok yang telah memenuhi persyaratan, termasuk memiliki sertifikasi halal.
“Juga dengan menggunakan bahan baku atau bapokting (bahan pokok penting) yang ada di lingkungan. Bahan itu juga bersertifikasi,” katanya.
Pemanfaatan bahan pangan dari lingkungan sekitar, lanjut Imron, juga dapat mendukung penguatan ekosistem pangan lokal. Namun, penggunaan bahan lokal tetap harus memenuhi standar keamanan pangan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Pengawasan Satgas MBG Wonogiri tidak berhenti pada aspek makanan. Pengelolaan lingkungan di sekitar dapur MBG juga menjadi perhatian.
Imron menyebut seluruh 88 SPPG telah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terpasang dan dalam kondisi baik.
Keberadaan IPAL dinilai penting untuk mencegah aktivitas operasional dapur menimbulkan persoalan lingkungan, termasuk akibat sisa makanan dan limbah lainnya.
“Ini juga untuk mengantisipasi keluhan masyarakat soal sisa makanan yang berpotensi mencemari lingkungan,” jelasnya.
Satgas MBG Wonogiri memastikan pengawasan terhadap seluruh dapur akan terus dilakukan. Pengawasan tersebut tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan dan keamanan makanan yang diterima masyarakat.
“Kita sampaikan kepada Kepala SPPG sistem kerja Satgas MBG. Kita punya kewenangan memantau dapur-dapur yang ada. Seluruh anggota Satgas MBG turut memantau guna mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” pungkas Imron. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri).
