IndonesiaBuzz: Suara Generasi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menuai sorotan usai ribuan siswa dilaporkan mengalami keracunan massal. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 21 September 2025 tercatat 6.452 kasus keracunan di sejumlah daerah.
Kasus terbanyak tercatat di Jawa Barat dengan 2.012 kasus, disusul DIY (1.047 kasus), Jawa Tengah (722 kasus), Bengkulu (539 kasus), dan Sulawesi Tengah (446 kasus). Terbaru, lebih dari seribu siswa di Bandung dilaporkan keracunan setelah menyantap menu MBG.
Koalisi Warga Tolak MBG meminta pemerintah menghentikan sementara distribusi makanan hingga investigasi selesai. Mereka menilai program tersebut dijalankan secara sentralistik dan minim transparansi. “Kita tidak menolak gizi untuk anak, tapi menolak kebijakan yang membahayakan anak,” kata juru bicara Koalisi, Jumat (3/10/25).
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tengah menelusuri penyebab keracunan massal dan memastikan perbaikan sistem distribusi. Pemerintah juga diminta membuka data mitra penyedia makanan serta standar gizi yang digunakan dalam program MBG.
Tuntutan Koalisi Warga
Koalisi Warga Tolak MBG sudah jelas dalam sikapnya:
1.Hentikan program MBG yang sentralistik, militeristik, dan berbahaya.
2.Tuntut pertanggungjawaban Presiden, BGN, SPPG, dan pengelola dapur atas ribuan kasus keracunan.
3.Bentuk tim pencari fakta independen, buka hasil investigasi, dan berikan hak pemulihan kepada korban.
4.Audit investigatif oleh BPK, BPKP, dan KPK untuk mengusut aliran dana MBG.
5.Usut praktik rente dan tindak tegas pelakunya.
6.Kembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas, sekolah, dan daerah dengan sistem transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan nyata anak.
