IndonesiaBuzz: SUrakarta, 10 November 2026 –,Mahkamah Agung (MA) akhirnya memublikasikan salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam pertimbangannya, majelis hakim kasasi turut menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran sebagai salah satu dasar hukum untuk mengabulkan gugatan.
Berdasarkan salinan putusan yang diakses melalui Direktori Putusan MA, Selasa (10/11/2026), perkara Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut merupakan gugatan yang diajukan M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Dalam amar putusannya, MA mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
Majelis hakim juga mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tersebut.
Putusan kasasi itu diketok pada Jumat (30/10/2026), oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, dengan hakim anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.
Putusan tersebut sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT tertanggal 12 Agustus 2026, yang sebelumnya menguatkan putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tertanggal 21 Mei 2026.
Dengan demikian, MA mengambil sikap berbeda dari dua tingkat pengadilan sebelumnya yang tidak mengabulkan gugatan Subhan.
Putusan MK Jadi Fakta Hukum Baru dalam Pertimbangan MA
Salah satu poin penting dalam pertimbangan hukum MA adalah penggunaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai fakta hukum baru atau notoire feiten.
Dalam putusan tersebut, MK memang menyatakan permohonan yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya tidak dapat diterima. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau dokumen setara sebagai bukti penyelesaian pendidikan SMA atau sederajat dari luar negeri.
MA kemudian menilai pertimbangan MK tersebut telah membawa perubahan keadaan hukum yang berimplikasi terhadap keberadaan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
“Bahwa dengan adanya fakta hukum baru berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES XXIV/2026 sebagai notoire feiten yang dalam pertimbangan hukum telah melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo dan telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan tatanan hukum yang ada,” demikian pertimbangan majelis hakim kasasi sebagaimana dikutip dari salinan putusan.
Majelis hakim juga menilai terdapat alasan hukum untuk mengesampingkan eksepsi atau keberatan yang sebelumnya diajukan pihak tergugat. MA berpendapat bahwa putusan pengadilan merupakan bagian dari sistem hukum yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
Atas dasar itu, majelis melakukan pengujian terhadap substansi objek sengketa dengan mempertimbangkan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES XXIV/2026.
MA kemudian menyimpulkan bahwa terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi tanpa perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya.
Kemendikdasmen Belum Ambil Langkah Hukum, Gibran Pernah Beri Tanggapan
Sebelum salinan lengkap putusan MA dipublikasikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sempat memberikan tanggapan singkat terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.
Saat ditemui seusai rapat internal bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Jumat (6/11/2026), Abdul Mu’ti menyatakan belum ada proses hukum lebih lanjut di internal kementeriannya.
“Belum ada proses hukum lebih lanjut,” kata Mu’ti.
Ketika kembali ditanya mengenai pembahasan tindak lanjut putusan tersebut, termasuk perintah pencabutan surat keterangan, ia kembali menjawab, “Belum ada, belum ada.”
Sementara itu, Gibran sebelumnya telah memberikan tanggapan atas putusan MK yang menyinggung persoalan dokumen pendidikannya. Ia menyatakan bahwa dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang sarjana karena telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).
Publikasi salinan lengkap putusan MA ini kembali menempatkan polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden dalam perhatian publik. Perhatian selanjutnya tertuju pada pelaksanaan amar putusan, khususnya kewajiban kementerian terkait untuk mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan yang telah dinyatakan batal oleh MA.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa objek yang dibatalkan dalam perkara kasasi tersebut adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019, bukan keputusan mengenai status jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. @yudi
