IndonesiaBuzz: Jakarta, 10 November 2026 – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan kepada Presiden untuk membuktikan keabsahan dokumen persyaratan pendidikannya yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) guna membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
“Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain membahas persoalan dokumen pendidikan, pertemuan antara Prabowo dan Gibran juga menyinggung dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo menjelaskan, dalam pembicaraan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai respons terhadap perkembangan situasi yang terjadi.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi tersebut disebut berjalan selama kurang lebih dua setengah jam. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait persoalan yang tengah dihadapi.
Meski demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian atau pengunduran diri. Hingga terdapat pengumuman dan dokumen resmi, status Gibran sebagai Wakil Presiden tetap perlu merujuk pada ketentuan konstitusi dan keputusan lembaga negara yang berwenang.
Perkembangan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dua persoalan penting sekaligus, yakni polemik keabsahan dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden dan dinamika keberlanjutan jabatan dalam pemerintahan. @yudi
