IndonesiaBuzz: Surakarta, 10 November 2026 – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi terkait pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden sebagai respons terhadap dinamika politik dan hukum yang tengah berkembang di Tanah Air.
Prasetyo membenarkan adanya pembicaraan mengenai niat pengunduran diri tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam pertemuan.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Prabowo Disebut Berikan Sejumlah Saran kepada Gibran
Prasetyo secara tegas membantah kabar yang beredar bahwa Presiden Prabowo menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri Gibran.
Menurutnya, dalam pertemuan yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut, Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wakil Presiden terkait situasi yang tengah dihadapi.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran saran,” jelas Prasetyo.
Gibran Minta Kesempatan Buktikan Dokumen Pendidikan Lewat PTUN
Selain membicarakan niat pengunduran diri, pertemuan Prabowo dan Gibran juga membahas polemik dokumen persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Prasetyo mengungkapkan, Gibran turut memohon agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui jalur hukum.
Upaya pembuktian tersebut rencananya ditempuh melalui mekanisme hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut menjadi bagian dari pembahasan antara Presiden dan Wakil Presiden di tengah berkembangnya persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Klarifikasi Mensesneg ini sekaligus menegaskan bahwa pertemuan Prabowo dan Gibran tidak hanya membahas dinamika politik, tetapi juga menyangkut langkah hukum yang akan ditempuh Wakil Presiden dalam menghadapi polemik dokumen pendidikannya.
Meski Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, hingga terdapat keputusan resmi melalui mekanisme konstitusional, hal tersebut belum dapat dimaknai sebagai pengunduran diri yang telah berlaku secara hukum. @yudi
