IndonesiaBuzz: Jakarta, 2 September 2024 – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan skema kepemimpinan daerah apabila kotak kosong menang dalam Pilkada 2024. Menurut KPU, daerah yang calon tunggalnya kalah melawan kotak kosong akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) sementara.
Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menyatakan bahwa jika pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat perolehan suara sah lebih dari 50 persen, maka daerah tersebut tidak akan langsung memiliki pemimpin definitif. Sebagai gantinya, akan diadakan pemilihan ulang pada tahun 2029.
“Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 54 D UU 10/2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu 2029,” kata Idham Holik di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).
Namun, Idham menegaskan bahwa kepemimpinan daerah tidak akan dibiarkan kosong selama menunggu pilkada selanjutnya. “Selama periode pemerintahan pasca Pilkada tahun 2024 ini akan dipimpin oleh penjabat sementara karena penyelenggaraan pilkada 5 tahun selanjutnya diatur di dalam pasal 3 UU 8/2015,” tambahnya.
Kotak kosong sendiri merupakan surat suara yang tidak menampilkan foto calon, yang memungkinkan masyarakat yang tidak mendukung calon tunggal untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan. Meski hanya terdapat calon tunggal, KPU tetap akan melakukan pengundian nomor urut pada 23 September 2024, dengan pasangan calon tunggal mendapatkan nomor urut 1 atau 2.
Keputusan ini menunjukkan upaya KPU untuk memastikan keberlangsungan kepemimpinan di daerah meski terjadi kekosongan dalam hasil Pilkada 2024.
