IndonesiaBuzz: solo, 22 Januari 2026 – Indonesia secara resmi menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump, sebuah inisiatif multinasional yang dirancang untuk mendorong penyelesaian konflik global, dengan fokus awal pada konsolidasi perdamaian dan rekonstruksi Gaza.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia, bersama sejumlah negara kunci di Timur Tengah dan Asia Selatan, menyambut positif undangan Presiden Trump untuk menjadi bagian dari Dewan tersebut. Pernyataan itu disampaikan melalui unggahan resmi Kemenlu di platform X pada Kamis (22/1/26).
“Para Menteri Luar Negeri Republik Turkiye, Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Negara Qatar, Kerajaan Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menyambut baik undangan yang disampaikan kepada para pemimpin mereka oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian,” demikian pernyataan Kemenlu RI.
Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan negara negara peserta akan menandatangani dokumen keanggotaan Dewan Perdamaian sesuai dengan ketentuan hukum nasional masing masing. Para menteri luar negeri juga menegaskan kembali komitmen kolektif mereka untuk mendukung pelaksanaan mandat Dewan sebagai bagian dari pemerintahan transisi, sebagaimana tercantum dalam Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict yang mendapat dukungan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2803.
Resolusi tersebut bertujuan mengonsolidasikan gencatan senjata permanen, mendukung rekonstruksi Gaza pascakonflik, serta memajukan proses perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan prinsip hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara yang berdaulat sesuai hukum internasional.
“Langkah ini diharapkan membuka jalan bagi keamanan dan stabilitas bagi seluruh negara dan masyarakat di kawasan,” lanjut pernyataan Kemenlu.
Dewan Perdamaian merupakan inisiatif resmi pemerintahan Presiden Trump yang awalnya dirancang untuk mengawasi dan memfasilitasi pembangunan kembali Gaza. Namun, piagam organisasi tersebut menunjukkan mandat yang lebih luas, mencakup wilayah wilayah lain yang terdampak konflik berkepanjangan. Dengan demikian, Dewan ini diposisikan sebagai mekanisme global baru untuk mediasi, rekonstruksi, dan stabilisasi pascakonflik.
Struktur kepemimpinan Dewan Perdamaian akan dipimpin langsung oleh Presiden Trump sebagai ketua dewan eksekutif. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh internasional berpengaruh, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Presiden Trump Steve Witkoff, serta Jared Kushner. Turut bergabung pula mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Kelompok Bank Dunia Ajay Banga, dan Deputi Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian ini menandai penguatan peran diplomasi aktif di panggung internasional, khususnya dalam isu perdamaian Timur Tengah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan rekam jejak panjang dalam diplomasi multilateral, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis untuk menjembatani dialog, mendorong solusi damai, serta memastikan pendekatan rekonstruksi dan perdamaian berjalan inklusif dan berlandaskan hukum internasional.
Keputusan bergabungnya Indonesia sekaligus mencerminkan arah kebijakan luar negeri Jakarta yang semakin proaktif dalam merespons dinamika geopolitik global, dengan menempatkan perdamaian, stabilitas kawasan, dan multilateralisme sebagai pilar utama diplomasi. @yudi
