IndonesiaBuzz: Jakarta, 8 Maret 2024 – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa partainya telah menerima berbagai intimidasi terkait rencana penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Meskipun PDIP membantah adanya perpecahan internal terkait penyelenggaraan hak angket, Hasto menegaskan bahwa banyak rintangan yang diciptakan untuk menghalangi penggunaan hak tersebut.
“Banyak intimidasi yang muncul, seperti pengaduan terhadap Pak Ganjar Pranowo ke KPK. Ini merupakan bagian dari upaya untuk menghambat penggunaan hak angket. Ada banyak jalan terjal yang diciptakan,” ujar Hasto dalam acara Election Talk #4 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Kamis (7/3/2024).
Hasto juga menyatakan keheranannya terhadap pihak yang takut dengan wacana hak angket, sementara menegaskan bahwa jika Pemilu 2024 berlangsung secara jujur dan adil, tidak ada alasan untuk takut.
PDIP, kata Hasto, sedang melakukan kajian naskah akademik untuk mengajukan hak angket. Partai tersebut juga sedang mempertimbangkan opsi lain, termasuk sidang di Mahkamah Konstitusi dan hak DPR RI, yang sedang dikaji oleh tim khusus.
“Dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat luas, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan APBN, intimidasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu waktu untuk menyempurnakan kajian ini,” jelas Hasto.
Hasto juga mengungkapkan bahwa PDIP telah menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TMS), dan partai tersebut sedang melakukan komunikasi dengan pihak lain, termasuk partai politik lain, untuk mengkonsolidasikan perlawanan terhadap kecurangan dalam pemilu.
“Kami terus melakukan komunikasi, termasuk dengan beberapa partai politik dalam menanggapi hal ini. Bahkan, kami juga berdiskusi dengan Pak Sudirman Said yang mewakili pasangan 01,” tambahnya.
