IndonesiaBuzz : Madiun, 20 Oktober 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Isu ini mencuat dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Senin (20/10/2025).
Seluruh fraksi memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai telah disusun tepat waktu dan selaras dengan arah kebijakan umum anggaran daerah.
Namun demikian, sebagian besar fraksi menyoroti turunnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp192,99 miliar, yang dikhawatirkan akan mempersempit ruang fiskal Kabupaten Madiun tahun depan.
Dalam pandangan umumnya, para fraksi menegaskan pentingnya efisiensi pengeluaran dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program prioritas tetap berjalan tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Mereka juga menekankan perlunya peningkatan kemandirian fiskal dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Selain itu, DPRD menyoroti komposisi belanja daerah yang dinilai belum seimbang.
Belanja modal hanya tercatat sekitar Rp140,8 miliar dari total belanja Rp2,12 triliun, sedangkan porsi terbesar masih didominasi oleh belanja operasional.
Kondisi ini dinilai perlu dikoreksi agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik tetap menjadi prioritas utama daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menjelaskan bahwa penurunan dana transfer tidak hanya dialami Kabupaten Madiun, tetapi juga hampir seluruh daerah di Indonesia akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
“Langkah kita adalah tetap efisiensi dan optimalisasi. Kita harus memastikan setiap anggaran tepat sasaran, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai rapat.
Hari menambahkan, Pemkab Madiun akan terus berinovasi dalam menggali potensi daerah dan memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak PAD.
“Kita harus tetap berupaya, tapi dengan prinsip kehati-hatian. Produktivitas BUMD akan terus kita dorong,” tambahnya.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun tersebut dihadiri seluruh fraksi dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selanjutnya, pandangan umum fraksi-fraksi akan ditanggapi secara resmi oleh Bupati Madiun dalam rapat paripurna berikutnya sebelum pembahasan lanjutan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Arn/Tim)
