IndonesiaBuzz: Semarang, 2 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) terus mengintensifkan upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah nyata adalah melalui program Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), yang tahun ini menjangkau sebanyak 10.216 penerima manfaat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, menyebut ada tiga strategi utama yang dijalankan untuk menekan angka kemiskinan. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan bantuan sosial. Kedua, meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan modal usaha. Ketiga, melakukan intervensi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan jamban, hingga peningkatan akses pendidikan.
“Kita intervensi dengan Kajen, Kartu Jateng Ngopeni. Kisarannya per bulan Rp 400 ribu. Bulan Oktober ini segera dicairkan,” ujar Imam Maskur, Kamis (2/10/25).
Menurutnya, Kajen merupakan program lanjutan dari Kartu Jateng Sejahtera (KJS) dengan kriteria penerima yang ketat. Para penerima adalah warga rentan yang tidak mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti lansia tidak produktif, penyandang disabilitas berat, hingga penderita penyakit menahun.
“Ada 10.216 penerima Kajen, jadi tidak ada yang dobel penerimaan bantuannya,” tegas Imam.
Selain Kajen, Pemprov Jateng juga menyalurkan bantuan lain, di antaranya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang ditujukan khusus untuk buruh rokok, buruh tembakau, dan buruh cengkeh. Langkah ini dikombinasikan dengan strategi pemberdayaan ekonomi produktif melalui pelatihan serta dukungan modal usaha.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jateng pada 2025 tercatat 3,36 juta jiwa atau 9,48 persen, turun tipis 0,10 persen dibanding periode sebelumnya.
Pemprov menargetkan dalam lima tahun ke depan angka kemiskinan dapat ditekan hingga lima persen.
“Harapannya tahun 2026 sesuai target Presiden bisa selesai. Insyaallah Jawa Tengah kelar,” pungkas Imam. (red)
