IndonesiaBuzz: Jakarta, 24 Juni 2025 – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mencegah penyelewengan dana. Pengawasan berlapis menjadi prioritas utama lembaga tersebut dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas program di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa dua unsur pengawas internal telah dibentuk secara khusus dalam struktur organisasi BGN, yakni Inspektorat Utama dan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.
“Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” ujar Dadan di Jakarta, Selasa (24/6).
Dadan menjelaskan bahwa Inspektorat Utama memiliki tugas utama dalam audit dan evaluasi internal, sedangkan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan bertugas mengawasi langsung pelaksanaan teknis program di lapangan, termasuk memantau kepatuhan terhadap standar operasional dan pelaporan rutin dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam hal tata kelola keuangan, BGN juga telah menetapkan kebijakan ketat, di mana setiap SPPG baru boleh beroperasi jika dana operasional telah terlebih dahulu ditransfer ke akun virtual masing-masing.
“Kami memiliki kebijakan tegas terkait pembayaran, yakni dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana belum ditransfer,” tegas Dadan.
Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah hambatan administratif serta menghindari terulangnya kasus tunggakan seperti yang pernah terjadi antara SPPG Kalibata, Jakarta Selatan, dengan rekanan Media Berkat Nusantara.
Seluruh alur keuangan Program MBG kini dijalankan melalui sistem akun virtual, memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana.
“Langkah ini diambil agar keberlangsungan program SPPG berjalan baik dan kepercayaan publik terhadap Program MBG tetap terjaga,” pungkas Dadan.
