IndonesiaBuzz: Selebritis – Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap perilaku dan ucapan sejumlah anggota DPR RI kian meluas. Polemik bermula dari isu tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, respons kasar terhadap kritik publik, hingga aksi joget anggota Dewan di gedung parlemen yang dinilai menyakiti perasaan rakyat. Situasi ini turut menjadi sorotan penyanyi internasional asal Indonesia, Agnez Mo.
Melalui unggahan di Instagram Story pada Rabu (3/9/25), Agnez Mo menilai kericuhan yang belakangan terjadi berakar dari rendahnya empati dan kemampuan berbicara di depan umum para wakil rakyat.
“Semuanya berawal dari EQ yang rendah, cara berbicara di depan umum yang memecah belah dan merendahkan, serta tanpa empati,” tulisnya.
Agnez menekankan bahwa public speaking seharusnya menjadi kemampuan dasar yang wajib dimiliki setiap anggota DPR, bukan justru menjadi pemicu kekecewaan rakyat.
“Hal paling minimal yang bisa saya harapkan dari seorang anggota DPR adalah kemampuan berbicara di depan publik yang layak, yang tidak memecah belah, tapi benar-benar mencari solusi untuk semua pihak,” tegas penyanyi berusia 39 tahun itu.
Lebih lanjut, Agnez Mo mengaku pernah mengalami langsung pernyataan merendahkan dari seorang legislator beberapa waktu lalu. Saat itu, seorang anggota DPR menyebut orang yang belum bergelar S3 tidak layak bicara dalam isu tertentu.
“Dan jangan lupa, itu semua dilakukan sambil mencemarkan nama baik dan menjelek-jelekkan semua orang yang punya pendapat berbeda. Logika model begitu sudah cukup menunjukkan semua yang perlu kita tahu,” ujarnya.
Agnez menegaskan kepemimpinan bukan sekadar soal kecerdasan intelektual, tetapi juga integritas, empati, dan kemampuan menyatukan rakyat.
“Kepemimpinan menuntut EQ, integritas, empati, visi, dan di atas segalanya: menyebarkan kasih dan perdamaian, bukan malah energi yang memecah belah,” tandasnya.
Ia juga menyerukan masyarakat agar tetap bijak menghadapi situasi.
“Jangan mau dihasut. Jangan mau dimanipulasi. Kita lebih bijak. Kita lebih kuat. Kita bukan lagi Indonesia di tahun 1998. Warga jaga warga, karena pada akhirnya kita adalah satu bangsa, disatukan oleh satu kebenaran: Bhinneka Tunggal Ika,” tutup Agnez. (Red-Nem)
