Oleh: Eko Sigit Pujianto
IndonesiaBuzz: Sudut Pandang – Gelombang kerusuhan yang mengguncang sejumlah kota dalam sepekan terakhir tampak sebagai fenomena ganda di permukaan, masyarakat marah atas kematian tragis pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dan menuntut transparansi gaji DPR di lapisan lain, muncul dugaan bahwa kerusuhan ini menjadi kendaraan bagi agenda politik tertentu.
Kasus Affan Kurniawan telah menjadi simbol ketidakadilan sosial, sementara tuntutan transparansi gaji DPR mencerminkan kejenuhan publik terhadap privilese elit legislatif. Namun, kecepatan dan keterhubungan aksi-aksi ini memunculkan spekulasi publik apakah ini benar-benar murni gerakan rakyat, atau bagian dari “grand design” yang membonceng keresahan publik untuk kepentingan politik tertentu?
Barisan yang disebut sebagai “sakit hati” mantan Presiden Joko Widodo dan lingkar politiknya diyakini masih memiliki pengaruh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya karena posisi Gibran Rakabuming Raka yang dekat dengan lingkar kekuasaan Jokowi. Nama-nama lain yang terseret dalam spekulasi publik termasuk Riza Chalid, Sudirman Said, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, hingga Surya Paloh. Mereka disebut-sebut menjadi bagian dari jaringan elit yang memanfaatkan dinamika kerusuhan dan polemik nasional untuk menekan, menguji, atau menegosiasikan ulang posisi mereka dalam kancah politik nasional.
Dugaan spekulasi ini juga dikaitkan dengan isu-isu besar yang masih menjadi perhatian publik hilirisasi dan gugatan di WTO, pengambilalihan saham Freeport, pembubaran Petral, hingga aliansi pertahanan strategis yang menempatkan Indonesia dalam orbit geopolitik global. Semua isu ini menjadi bahan bakar sentimen, sekaligus alat tawar dalam kalkulasi politik nasional.
Kerusuhan yang membonceng isu rakyat sejatinya menjadi panggung perang simbol di satu sisi rakyat mengekspresikan kemarahan dan aspirasi, di sisi lain elit politik melihat celah untuk memanfaatkan situasi, baik untuk memulihkan pengaruh, menguji ketahanan pemerintah, maupun menciptakan ruang kompromi baru.
Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada dilema jika bersikap tegas, ia bisa dituding otoriter jika longgar, stabilitas nasional terancam. Kerusuhan ini seolah dirancang untuk memaksa pemerintah memilih antara kepentingan nasional dan politik balas budi terhadap koalisi partai serta elit pendukung.
Apakah benar ada “grand design”? Publik mungkin tidak akan pernah mengetahui keseluruhan skema. Namun yang jelas, suara rakyat yang murni selalu rawan dibajak, dan kasus Affan Kurniawan serta tuntutan transparansi gaji DPR tampaknya telah menjadi kendaraan bagi permainan kepentingan elit dalam politik nasional. (red-)
