IndonesiaBuzz: Sukoharjo, 14 Juli 2025 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun nonfisik, serta perundungan (bullying) selama pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke SMAN 1 Kartasura, Senin (14/7/2025).
Gubernur tiba di sekolah sekitar pukul 09.00 WIB dan langsung menuju aula lantai dua, tempat ratusan siswa baru kelas X telah berkumpul untuk mengikuti kegiatan MPLS. Dalam arahannya, Ahmad Luthfi meminta agar kegiatan MPLS dijalankan dengan disiplin namun tetap mengedepankan kenyamanan dan keselamatan siswa.
“Disiplin boleh, tapi jangan ada kekerasan. Sekali lagi saya menekankan, tidak boleh ada kekerasan selama MPLS,” ujar Luthfi di hadapan para siswa dan guru.
Ia juga menegaskan larangan praktik bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya, siswa maupun guru yang mengetahui adanya kasus perundungan dapat melaporkannya langsung ke dirinya sebagai Gubernur.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi sekitar 5.000 siswa dari keluarga kurang mampu melalui jalur afirmasi pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026. Selain itu, saat ini telah berdiri sembilan Sekolah Rakyat, yakni tiga untuk jenjang SMP dan enam untuk jenjang SMA di berbagai kota/kabupaten di Jawa Tengah.
“Permasalahan siswa miskin sudah klir. Tidak ada masalah. Sekolah rakyat adalah solusi alternatif untuk pendidikan inklusif,” ujar Luthfi.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur juga memantau pelaksanaan program Kesehatan Spesialis Keliling (Spelling), yang menyediakan layanan dokter spesialis bagi siswa dan guru secara langsung di lingkungan sekolah.
Sementara itu, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencari lahan yang sesuai untuk mendirikan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial, pembangunan Sekolah Rakyat memerlukan lahan minimal lima hektare.
“Kami sedang cek beberapa lokasi, kemungkinan di wilayah Bendosari. Kami terus koordinasi dengan Kemensos agar pembangunan bisa segera terealisasi,” ujar Etik.
