IndonesiaBuzz: Batam, 14 Januari 2024 – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa jumlah konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilu 2024 tidak sebanyak pada Pemilu 2019. Meskipun demikian, dia menegaskan bahwa hoaks tetap menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Sabtu (13/1/2024), Budi Arie mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berhasil melakukan take down atau menurunkan 51 konten hoaks sejak dimulainya masa kampanye Pemilu pada 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024. Selain itu, Kementerian Kominfo juga telah menerbitkan 175 klarifikasi atas kabar bohong seputar Pemilu 2024 selama periode kampanye tersebut.
“Selama masa kampanye Pemilu 2024, Kementerian Kominfo telah aktif mengambil langkah-langkah penanggulangan dengan menurunkan 51 konten terkait Pemilu dan mengeluarkan sekitar 175 klarifikasi mengenai hoaks seputar Pemilu,” ujar Budi Arie.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menkominfo setelah menghadiri diskusi “Demi Indonesia Cerdas Memilih” di Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (12/1/2024).
Budi Arie menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo berperan penting dalam menyebarkan informasi mengenai Pemilu dan menjaga keberlangsungan demokrasi melalui pengawasan ruang digital.
“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.
Menurut Budi Arie, Kementerian Kominfo telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk penanganan hoaks. Salah satunya adalah perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan sistem elektronik, kami memberikan panduan serta kode etik guna memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan bebas dari hoaks,” tegas Budi Arie.
Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berkomitmen untuk menjaga integritas Pemilu 2024 dan melawan penyebaran hoaks yang dapat merugikan demokrasi di Indonesia. @indonesiabuzz
