IndonesiaBuzz : Tulungagung, 11 Februari 2026 – Ribuan guru PPPK Paruh Waktu mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026), untuk menuntut kenaikan gaji dan kepastian status kepegawaian.
Mereka menilai penghasilan yang diterima belum sebanding dengan tanggung jawab serta beban kerja yang dijalankan.
Aksi damai tersebut digelar bersama forum perjuangan yang berkolaborasi dengan PGRI Kabupaten Tulungagung. Para tenaga pendidik berasal dari berbagai wilayah dan berkumpul sejak pagi di depan kantor legislatif setempat.
Selain menyampaikan orasi, massa juga melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan sholawat. Suasana haru mewarnai jalannya aksi sebagai bentuk doa agar aspirasi mereka mendapat perhatian serius.
Dalam pernyataan terbuka, para guru menegaskan jam kerja dan tanggung jawab mereka setara dengan guru lainnya.
Namun, mereka menilai kesejahteraan yang diterima, termasuk soal gaji dan kepastian status, belum mencerminkan rasa keadilan.
Perwakilan massa kemudian diterima audiensi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, seluruh Wakil Ketua DPRD, serta Komisi A.
Pertemuan juga dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung dan jajaran pengurus, PLt Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan guru PPPK Paruh Waktu, LSM, serta tokoh masyarakat.
Dalam forum tersebut, guru PPPK Paruh Waktu menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni penyesuaian gaji agar lebih layak, pembayaran tunjangan yang belum terealisasi, dan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.
Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung, Muhadi, menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan para guru.
“Kami dari PGRI Kabupaten Tulungagung mendukung sepenuhnya aspirasi rekan-rekan guru PPPK Paruh Waktu. Mereka adalah bagian dari keluarga besar guru yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka diperhatikan secara serius. Kami berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan peningkatan gaji serta kepastian status mereka,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan para guru PPPK Paruh Waktu.
“Kami memahami dan merasakan apa yang menjadi kegelisahan para guru PPPK Paruh Waktu. Pada prinsipnya DPRD mendukung adanya kelayakan gaji bagi tenaga pendidik yang telah mengabdi dan bekerja secara profesional. Aspirasi ini akan kami kawal dan koordinasikan bersama pemerintah daerah agar ada solusi konkret sesuai aturan dan kemampuan anggaran daerah,” ungkap Ketua DPRD.
DPRD memastikan Komisi A akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui pembahasan dengan organisasi perangkat daerah terkait.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara bertahap sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat hingga kegiatan berakhir.
Para guru berharap tuntutan terkait gaji dan kepastian status dapat segera direalisasikan demi peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Tulungagung. (@Arn)
