IndonesiaBuzz: Jakarta, 16 Maret 2024 – Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa, mengumumkan langkah tegas terkait skandal pungutan liar (pungli) yang terjadi di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK. Sebanyak 15 pegawai KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Menurut Cahya, pihak KPK akan segera memberhentikan sementara 15 pegawai yang terlibat dalam perkara dugaan pungli tersebut. “Terhadap yang telah ditetapkan tersangka dan ditahan akan dilakukan pemberhentian sementara sesuai aturan yang berlaku,” ujar Cahya dilansir dari Antara.com, Jumat (15/3/2024).
Pemeriksaan disiplin terhadap 15 pegawai tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga 21 Maret mendatang. Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menambahkan bahwa keputusan apakah 15 pegawai yang ditetapkan sebagai tersangka akan dipecat sebagai aparatur sipil negara (ASN) akan diumumkan setelah proses hukum rampung.
”Ada tim dari Inspektorat, Biro Hukum, SDM dan atasan langsung yang juga sedang paralel bekerja. Mudah-mudahan lebih cepat jalannya dari prosesnya sehingga status ASN-nya nanti bisa ditentukan,” ujar Nurul Ghufron.
KPK telah secara resmi menahan dan menetapkan 15 pegawai sebagai tersangka kasus pungli di Rutan cabang KPK. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa para tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Polda Metro Jaya, terhitung mulai 15 Maret hingga 3 April 2024.
“Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka dimaksud selama 20 hari pertama, terhitung 15 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024 di Rutan Polda Metro Jaya,” kata Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan.
Para tersangka di antaranya adalah Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi, mantan petugas Rutan KPK Hengki, mantan Plt Kepala Rutan KPK Deden Rochendi, dan beberapa petugas Rutan KPK lainnya. Modus operandi yang digunakan meliputi pemberian fasilitas eksklusif kepada tahanan dengan imbalan uang tunai atau transfer melalui rekening bank.
Besaran uang yang diminta bervariasi, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 20 juta, sesuai dengan layanan yang diminta. Total uang yang diterima para tersangka dalam rentang waktu 2019-2023 mencapai sekitar Rp 6,3 miliar. Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK berkomitmen untuk membersihkan institusi dari praktik korupsi dan menegakkan hukum dengan adil bagi siapapun yang terlibat. Proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap kasus ini akan terus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Para tersangka yang terlibat dalam praktik pungli di Rutan cabang KPK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan masyarakat. KPK berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan integritas lembaga anti-korupsi ke depannya.
