IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 Januari 2024 – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Idham Holik, menyampaikan bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) memberikan izin kepada presiden dan menteri untuk aktif dalam kegiatan kampanye. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pertanyaan wartawan di Jakarta pada Rabu, 24 Januari 2024.
Menurut Idham, Pasal 281 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota diperbolehkan ikut dalam kegiatan kampanye. Namun, aturan tersebut tegas melarang penggunaan fasilitas negara dalam proses kampanye, kecuali untuk fasilitas pengamanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Idham menegaskan bahwa para pejabat tersebut juga diwajibkan untuk mengambil cuti saat terlibat dalam kegiatan kampanye. “Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” kata Idham.
Meskipun fasilitas negara tidak boleh digunakan, Idham menyebut bahwa presiden dan menteri dapat menggunakan fasilitas pengamanan yang telah diatur dalam perundang-undangan, selama mereka mengambil cuti.
Lebih lanjut, Idham enggan memberikan komentar terkait potensi konflik kepentingan jika presiden terlibat dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa peran KPU hanya sebatas lembaga penyelenggara pemilu dan berkewajiban menyampaikan informasi seputar norma yang terdapat dalam UU Pemilu.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kampanye pemilu, asal tidak menggunakan fasilitas negara. Meskipun demikian, Presiden Jokowi belum memutuskan apakah akan turut serta dalam kampanye untuk mendukung pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.@cinde
