IndonesiaBuzz: Wonogiri, 21 Agustus 2025 – Polres Wonogiri bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Wonogiri menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk membahas langkah antisipasi terhadap potensi isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berkembang, Kamis (21/8/25).
Rakor yang dipimpin Bupati Wonogiri Setyo Sukarno di ruang kerjanya tersebut dihadiri Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, Dandim 0728/Wng Letkol Inf Edi Ristriyono, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Andri Sufari, serta jajaran pejabat terkait.
Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan meskipun kondisi kamtibmas di Wonogiri relatif kondusif, jajaran kepolisian tetap mewaspadai potensi berkembangnya isu sensitif baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Alhamdulillah, isu-isu sensitif seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa kita kelola dengan baik berkat komunikasi yang solid antara pemerintah daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah isu lokal yang menjadi sorotan dalam rakor tersebut antara lain rencana pendirian peternakan babi di beberapa kecamatan, pro dan kontra pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping di Pracimantoro, hingga persoalan pemetaan aset terkait kasus korupsi di Paranggupito.
Terkait hal itu, Kapolres menegaskan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemkab Wonogiri untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman.
“Kami siap mengamankan setiap investasi yang masuk, dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Dandim 0728/Wng Letkol Inf Edi Ristriyono menyoroti perlunya standarisasi biaya layanan notaris agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Bupati Setyo Sukarno menyatakan akan menindaklanjuti usulan tersebut demi memberikan kepastian hukum.
Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Andri Sufari, juga menyampaikan komitmen lembaganya untuk mendukung program pemerintah daerah, terutama dalam aspek penegakan hukum dan sosialisasi kebijakan.
Sekretaris Daerah Wonogiri FX Pranata merangkum beberapa poin yang akan segera ditindaklanjuti hasil rakor, yakni penyelesaian sosialisasi perubahan Perda PBB tahun 2025, pelaksanaan rakor khusus tentang peluang investasi, serta sosialisasi tarif layanan notaris kepada masyarakat.(Yudi.S/Koresponden Wonogiri)
