IndonesiaBuzz: Semarang, 13 Maret 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan dan mengidentifikasi lahan maupun gedung yang dapat digunakan untuk program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan pendidikan gratis bagi calon siswa dari keluarga miskin ekstrem atau rentan kemiskinan.
“Sasaran utama Sekolah Rakyat adalah calon siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis,” ujar Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Semarang, Rabu (12/3/2025).
Hal tersebut disampaikannya usai rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan Sekolah Rakyat yang berlangsung di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Semarang.
Menurutnya, lahan yang diidentifikasi tidak harus berasal dari aset milik Pemprov Jateng, tetapi juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota. Rencananya, pembangunan sekolah maupun revitalisasi gedung akan dimulai pada 2025 dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Luthfi mengakui bahwa menyiapkan lahan untuk membangun sekolah bukanlah perkara mudah. Sesuai ketentuan Kementerian Sosial, luas lahan yang dibutuhkan untuk Sekolah Rakyat adalah 5 hingga 10 hektare. Meski begitu, Pemprov Jateng mendukung penuh program ini mengingat masih banyak warga yang putus sekolah serta gedung sekolah yang membutuhkan perbaikan.
“Keberadaan Sekolah Rakyat akan berperan besar dalam memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan, seiring dengan angka kemiskinan di Jateng yang masih 9,58 persen,” jelasnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025/2026. Untuk tahap awal, sekolah ini akan memanfaatkan aset milik Kemensos di empat kota, yakni Kabupaten Pati, Magelang, Temanggung, dan Kota Surakarta.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem boarding school (asrama) dengan kurikulum setara sekolah unggulan, tetapi dengan penekanan pada pendidikan karakter. Mengenai lahan yang disediakan oleh Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota, Gus Ipul mengatakan bahwa statusnya masih menunggu finalisasi.
“Seminggu yang akan datang, akan diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. Kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025),” pungkasnya.
