IndonesiaBuzz : Madiun, 7 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Madiun menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025, sebagai perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kamis (7/8/2025), di Pendopo Muda Graha.
Kegiatan ini diikuti oleh 259 peserta, terdiri dari 70 peserta luring dan 189 peserta daring, yang berasal dari berbagai unsur—mulai perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga tenaga teknis pengadaan.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan, termasuk di tingkat desa.
Perpres 46/2025 memuat sejumlah perubahan signifikan, termasuk kewajiban penggunaan katalog elektronik versi 6.0, penguatan sistem administrasi, serta perluasan digitalisasi dalam proses pengadaan.
Dalam sambutannya, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menegaskan pentingnya pemahaman regulasi oleh seluruh pelaku pengadaan, khususnya bagi KPA yang merangkap sebagai PPK.
“Peraturan ini menekankan kewajiban bagi KPA yang merangkap sebagai PPK untuk memiliki pengetahuan pengadaan. Jika tidak paham, maka rawan terjadi kesalahan,” ujar Bupati Hari.
Ia juga mengingatkan agar setiap proses pengadaan wajib menggunakan katalog elektronik versi terbaru.
“Jangan sampai hanya karena tidak tertib administrasi, pelaksanaan kegiatan jadi terganggu atau menimbulkan ketakutan dalam pengambilan keputusan. Tertib administrasi adalah kunci utama,” lanjutnya.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dr. H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M., yang hadir sebagai pembicara utama, memberikan apresiasi atas capaian pengadaan di Kabupaten Madiun tahun ini.
“Di tahun 2025 ini, Pemkab Madiun mencatatkan capaian luar biasa: 94,7 persen dari total pengadaannya sudah menggunakan produk dalam negeri. Ini melebihi target nasional dan menunjukkan keberpihakan pada industri lokal,” jelas Hendrar.
Ia juga menyebut bahwa keterlibatan UMK dan koperasi dalam pengadaan telah mencapai 77,8 persen, jauh di atas ambang minimal nasional sebesar 40 persen.
Lebih lanjut, 85,1 persen pengadaan telah dilakukan melalui e-katalog versi 6.0, menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun dalam mendorong digitalisasi dan efisiensi.
Hendrar juga memperkenalkan fitur baru e-audit, sistem pengawasan berbasis digital hasil kolaborasi LKPP dengan KPK dan BPKP. Fitur ini akan memberikan alarm otomatis jika mendeteksi transaksi rawan penyimpangan, antara lain:
1. Pembelian berulang pada vendor yang sama tanpa kompetisi
2. Transaksi terhadap produk baru dengan harga lebih tinggi
3. Tidak ada negosiasi atau mini kompetisi
4. Kenaikan harga tidak wajar
“Lebih baik diklarifikasi inspektorat daripada harus berhadapan dengan aparat hukum,” pesannya.
Ia menegaskan bahwa sebelum transaksi, negosiasi harga dan mini kompetisi kini wajib dilakukan.Pengabaian terhadap prosedur ini berpotensi menimbulkan temuan saat audit.
“Dengan fitur ini, Pemkab dapat menekan harga pengadaan secara signifikan dan memastikan pembelian paling efisien,” katanya.
Sejumlah perubahan penting dalam Perpres 46/2025 yang dipaparkan dalam acara ini meliputi:
* Batas maksimal pengadaan langsung konstruksi dinaikkan menjadi Rp400 juta
* Jasa konsultan kini dapat masuk dalam e-katalog
* Penunjukan langsung hanya berlaku untuk proyek strategis nasional
* Lelang cepat tanpa sanggah banding, bisa selesai dalam 7 hari
Selain Kepala LKPP, turut hadir sebagai narasumber utama:
* Patria Susantosa, S.Si., M.Si., Deputi Transformasi Pengadaan Digital LKPP
* Emi Adhy Muhaemin, S.Si., M.Si., Direktur Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP
Sementara dari Pemkab Madiun, Kabag Pengadaan Barang/Jasa A. Heru Sulaksono menyampaikan materi teknis implementasi pengadaan sesuai regulasi terbaru.







