IndonesiaBuzz: Partai Gelombang Rakyat, atau yang dikenal sebagai Partai Gelora, menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora, menyatakan bahwa PKS telah melakukan serangan negatif secara besar-besaran terhadap Prabowo-Gibran selama masa kampanye Pilpres 2024. Sidik mengungkapkan bahwa PKS kerap menggunakan narasi ideologis yang memecah belah masyarakat dan memberi stigma pengkhianat kepada Prabowo karena rekonsiliasi dengan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019.
“PKS selalu memainkan narasi yang memecah belah dan memberi stigma negatif kepada Prabowo-Gibran. Tindakan ini menunjukkan potensi pembelahan antara elit PKS dan basis pendukungnya,” ujar Sidik dalam keterangan resmi yang dilansir pada Senin, 29 April 2024.
Meskipun belum ada keputusan resmi dari PKS terkait bergabung atau tidaknya dalam pemerintahan Prabowo, Sekretaris Jenderal PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, sebelumnya memberikan sinyal bahwa PKS bersedia untuk bergabung. Al Habsyi menyatakan bahwa PKS ingin memberikan kontribusi positif bagi Indonesia setelah berada di luar pemerintahan selama dua periode.
Partai Gelora, yang dipimpin oleh mantan Presiden PKS, Muhammad Anis Matta, menegaskan bahwa keputusan untuk menolak PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran didasarkan pada prinsip-prinsip partai untuk menjaga kesatuan dan stabilitas bangsa.
Partai Gelora sendiri, yang menjadi peserta Pemilu 2024 dengan nomor urut 7, berdiri dengan visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Partai ini didirikan pada 28 Oktober 2019 dan telah memiliki badan hukum resmi yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada 2 Juni 2020.
Dengan struktur pengurus yang solid dan dukungan kepada Prabowo pada Pilpres 2024, Partai Gelora berkomitmen untuk membangun Indonesia tanpa memperdulikan kepentingan politik sempit. @cinde
