Gelombang kritik semakin keras. Di tengah konflik berdarah yang merenggut banyak korban, sejumlah kalangan menilai solusi jangka panjang bukan sekadar pergantian wajah penguasa. Kuncinya hanya satu: keadilan sosial yang benar-benar berlaku.
Sejumlah mahasiswa, buruh, dan aktivis berkumpul di depan gedung parlemen. Mereka tidak membawa bendera partai, tidak pula menyuarakan kepentingan kelompok sempit. Yang mereka teriakkan adalah kalimat sederhana namun tajam: “Rakyat butuh keadilan, bukan pesta kekuasaan.”
“Kita dipaksa saling bertarung demi sisa roti, sementara mereka bersulang dengan gelas kristal. Ini bukan lagi politik, ini pengkhianatan terhadap konstitusi,” Teriak seorang mahasiswa yang ikut aksi tersebut.
Tuntutan mereka jelas: pemerintah harus berhenti menutup mata. Transparansi kebijakan wajib ditegakkan, aparat yang melakukan kekerasan harus diadili, dan kebijakan ekonomi harus kembali berpihak pada rakyat kecil. Tanpa itu, negeri ini hanya akan terus mengulang lingkaran darah.
Para aktivis menyebut, keadilan sosial bukan sekadar kalimat dalam Pembukaan UUD 1945. Ia adalah hak dasar rakyat yang selama ini diabaikan. “Jika konstitusi hanya berhenti di bibir penguasa, maka rakyat sendiri yang akan menagihnya di jalanan,” kata seorang orator di atas mobil komando.
Suasana memanas. Poster bertuliskan “Negeri Ini Tak Bisa Terus Hidup dari Pesta Para Penguasa” berkibar di tengah kerumunan. Seruan itu menggema, menjadi simbol bahwa rakyat sudah muak dengan pesta yang dibayar dari darah mereka sendiri.
“Kita tidak lagi minta janji, kita menuntut bukti. Jika keadilan sosial tidak ditegakkan, maka penguasa harus siap kehilangan kursi empuknya,” tegas seorang aktivis buruh dengan suara bergetar namun penuh amarah.
Di penghujung aksi, teriakan massa menyatu dalam satu kalimat: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau tidak ada lagi alasan bagi penguasa untuk duduk di kursi itu.”
