IndonesiaBuzz: Semarang, 19 Februari 2025 – Penjabat Gubernur Jawa Tengah (Pj Gubernur Jateng) Nana Sudjana menegaskan bahwa berbagai persoalan penting seperti kemiskinan, inflasi, stunting, dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah (PR) utama yang harus menjadi prioritas pemerintahan ke depan.
“Kemudian yang kedua adalah swasembada pangan. Ini sangat diharapkan, yang selama ini impor, kita harus mampu untuk swasembada, mencukupi pangan dari negeri sendiri,” ungkap Nana saat bersilaturahim dengan awak media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (19/2).
Pernyataan tersebut disampaikan Nana menjelang akhir masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Jateng. Ia juga menyampaikan selamat bekerja kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, yang terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030.
“Kami tentunya mengucapkan selamat bekerja. Selamat melaksanakan tugas karena masih banyak PR-PR yang harus dilaksanakan oleh pejabat yang baru, tentunya dalam segala bidang,” ujarnya.
Selain persoalan daerah, Nana juga mengingatkan pentingnya program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan swasembada pangan. Menurut Nana, program-program ini membutuhkan pengawasan ketat dan implementasi yang baik.
“Program prioritas dari Pak Presiden terkait makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, dan swasembada pangan ini tidak mudah kalau tidak kita betul-betul melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi dengan baik,” tegas Nana.
Nana juga menyampaikan bahwa serah terima jabatan (sertijab) Gubernur Jateng akan dilakukan pada Kamis, 20 Februari 2025, pukul 19.00 WIB di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Acara sertijab ini akan dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pemimpin lembaga atau badan, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat.
Nana Sudjana telah menjabat sebagai Pj Gubernur Jateng sejak 5 September 2023, dan akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Februari 2025. Selanjutnya, ia akan melanjutkan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
