IndonesiaBuzz: Wonogiri, 22 September 2025 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mulai menggabungkan 15 sekolah dasar (SD) yang minim siswa dengan SD lain. Kebijakan regrouping ini ditempuh agar jumlah siswa dan guru di setiap satuan pendidikan lebih proporsional sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung efektif.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sriyanto, menjelaskan penggabungan dilakukan mulai tahun ajaran baru ini. Setiap SD yang digabung tercatat memiliki kurang dari 30 siswa, bahkan beberapa kelas kosong tanpa peserta didik.
“Misalnya dari kelas I sampai VI, ada kelas yang sama sekali tidak ada muridnya,” ujar Sriyanto, Senin (22/9/25).
Beberapa sekolah yang digabung di antaranya SDN 3 Trukan dengan SDN 1 Trukan di Kecamatan Pracimantoro, SDN 2 Basuhan dengan SDN 3 Basuhan di Kecamatan Eromoko, dan SDN 3 Batuwarno dengan SDN 1 Batuwarno di Kecamatan Batuwarno.
Sriyanto menambahkan, meski ada penggabungan, siswa tidak wajib pindah ke sekolah yang ditentukan. Mereka diberi keleluasaan memilih sekolah lain sesuai minat dan jarak tempat tinggal. Hal serupa berlaku bagi guru. Penempatan tenaga pendidik akan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di sekitar lokasi semula.
“Guru tidak mesti mengajar di sekolah penggabungan. Tetapi penempatan tetap tidak jauh-jauh dari sekolah sebelumnya,” jelasnya.
Rencana penggabungan SD sejatinya baru akan dilaksanakan pada 2026. Namun, Pemkab Wonogiri memutuskan mempercepat implementasi mulai Agustus 2025 dengan alasan efektivitas.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, mengatakan langkah ini penting untuk menyeimbangkan rasio guru dan murid. Selama ini banyak kelas terpaksa digabung karena keterbatasan guru, satu tenaga pendidik mengajar dua kelas sekaligus.
“Kalau dihitung sebenarnya jumlah guru dan murid di Wonogiri sudah proporsional. Tetapi karena sekolah terlalu banyak, sebarannya tidak merata. Dengan regrouping, satu guru kelas diharapkan bisa mengajar sekitar 28 siswa,” kata Sularto.
Selain untuk efektivitas pembelajaran, regrouping juga menyangkut kemandirian sekolah. SD dengan jumlah siswa sedikit hanya mendapat bantuan operasional dalam jumlah minim, sehingga berdampak pada kualitas sarana, prasarana, dan program pengembangan peserta didik.
“Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pemerintah pusat biasanya hanya diberikan ke sekolah dengan lebih dari 60 siswa. Jadi sekolah yang siswanya kurang dari itu sulit membiayai diri sendiri,” tutur Sularto.
Data Pemkab Wonogiri menunjukkan, dari 772 SD yang ada, masih terdapat 289 sekolah dengan murid kurang dari 60 orang. Puluhan di antaranya memiliki siswa di bawah 30 orang.
Meski begitu, regrouping akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi geografis dan demografis. “Kami tidak ingin kebijakan ini justru membuat anak putus sekolah karena jarak ke sekolah baru terlalu jauh,” ujar Sularto.
