IndonesiaBuzz: Jakarta, 25 Desember 2024 — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM terus berupaya memastikan pemenuhan hak atas kesehatan bagi setiap individu, termasuk warga binaan pemasyarakatan (WBP). Hal ini disampaikan Pigai menanggapi kabar mengenai sejumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat, yang terjangkit penyakit kulit kudis atau scabies.
Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (25/12/2024), Pigai mengungkapkan bahwa tim dari Kementerian HAM telah diterjunkan untuk memastikan upaya preventif serta penanganan yang dilakukan oleh pihak lapas dalam memenuhi hak kesehatan bagi WBP.
“Saya langsung menerjunkan tim untuk memastikan bagaimana upaya preventif maupun penanganan dilakukan pihak lapas dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP,” ujar Pigai.
Berdasarkan laporan tim Kementerian HAM yang telah turun langsung ke Lapas Kelas IIA Karawang, sebanyak 352 orang dari total 1.164 penghuni sempat melaporkan keluhan gatal-gatal ke klinik lapas. Setelah dilakukan pemeriksaan, 30 warga binaan terdiagnosis mengalami infeksi scabies. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan puncak kasus pada Juli 2024, di mana 126 WBP mengalami scabies.
Pigai menjelaskan bahwa Kepala Lapas Kelas IIA Karawang telah mengambil berbagai langkah untuk mencegah dan menangani penyebaran scabies, di antaranya melakukan skrining medis, pemeriksaan rutin oleh dokter dua kali dalam sepekan, pemberian sabun antiseptik dan salep, serta bekerja sama dengan puskesmas terdekat.
“Di tengah tantangan overcapacity, saya mengapresiasi Kepala Lapas yang telah berupaya keras meningkatkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi WBP,” tambah Pigai.
Pigai juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong pembenahan lembaga pemasyarakatan dari berbagai aspek, termasuk pemenuhan HAM bagi warga binaan.
“Jika kemarin publik ramai membahas amnesti, sejatinya banyak hal yang akan dilakukan ke depan untuk pembenahan sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan pemenuhan HAM bagi WBP,” tuturnya.
Kementerian HAM berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi WBP.
“Sekali lagi, ini bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pemenuhan HAM bagi setiap orang, tidak terkecuali warga binaan,” pungkas Pigai.
