IndonesiaBuzz: Surakarta, 19 November 2026 – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dijadwalkan menggelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026). Langkah tersebut dilakukan setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas yang tengah diselidiki.
Gelar perkara ini menjadi bagian penting dalam pendalaman konstruksi hukum kasus yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melibatkan tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk mengkaji unsur-unsur pidana dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan penggeledahan dan pemeriksaan sejumlah lokasi sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan alat bukti.
“Kemarin ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujar Susatyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Menurut Susatyo, gelar perkara akan digunakan untuk membahas konstruksi hukum berdasarkan hasil penyidikan dan pandangan para ahli. Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi bahan bagi penyidik dalam menentukan arah penanganan perkara.
“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” tuturnya.
“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” sambungnya.
Susatyo belum mengungkapkan secara terperinci hasil penggeledahan maupun bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Namun, sejumlah lokasi yang diduga menjadi posko terkait perkara tersebut telah diperiksa untuk memperkuat proses penyidikan.
Penyidikan Makar Berkaitan dengan Dugaan Penyadapan Ilegal
Perkara dugaan makar tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya. Dalam pengembangan kasus penyadapan itu, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Dalam perkara penyadapan ilegal tersebut, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga disebut menjadi korban, mulai dari kalangan menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Dalam perkara ini, penyidik juga mendalami dugaan akses ilegal dan aktivitas lain yang berkaitan dengan penguasaan data elektronik.
Sementara itu, Bareskrim telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan makar ke tahap penyidikan. Meski demikian, gelar perkara yang dijadwalkan Kamis merupakan bagian dari pendalaman konstruksi hukum, bukan agenda penetapan tersangka baru.
Dua Perwira Polri Ajukan Banding atas Sanksi PTDH
Perkembangan perkara tersebut juga diikuti proses penegakan kode etik terhadap sejumlah perwira tinggi Polri. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Namun, keduanya mengajukan banding atas putusan etik tersebut. Proses etik ini merupakan jalur penegakan disiplin internal kepolisian yang berbeda dari proses pidana yang sedang berjalan.
Adapun tiga tersangka selain Slamet Uliandi dalam perkara penyadapan ilegal disebut telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.
Dengan melibatkan tim internal dan para ahli, penyidik diharapkan dapat mengurai secara jelas konstruksi hukum serta keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal dan perkara dugaan makar.
Hasil gelar perkara akan menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pengembangan penyidikan. Kepolisian menyatakan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pendalaman selesai. @yudi







