IndonesiaBuzz: Jakarta, 5 September 2026 – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan perubahan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan bantuan sosial (bansos).
Menurut Gus Ipul, data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis sehingga pemeringkatan dalam DTSEN harus terus diperbarui. Perubahan kondisi seseorang tidak langsung menjadi dasar untuk menghentikan penyaluran bansos.
“Ini adalah pemeringkatan relatif karena setiap hari data ini dinamis sekali. Setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, Sabtu (5/9/26).
DTSEN merupakan hasil konsolidasi berbagai sumber data pemerintah yang kemudian distandardisasi dan diperingkatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS berperan sebagai pengelola data tunggal, sedangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah turut bertanggung jawab dalam pemutakhiran data.
Gus Ipul mengatakan perubahan peringkat desil dapat terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat maupun data pendukung mengalami perubahan. Karena itu, proses pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau sekarang itu ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama desil-desilnya atau pemeringkatannya sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Gus Ipul menegaskan masyarakat tidak perlu langsung khawatir apabila mendapati perubahan desil dalam DTSEN. Jika terdapat ketidaksesuaian, masih tersedia mekanisme pemutakhiran dan masa sanggah.
“Jika sekarang ditemukan desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya dicoret karena masih ada masa sanggah, masa pemutakhiran untuk kemudian akan disalurkan pada tiga bulan berikutnya,” jelasnya.
Ia menegaskan penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala, yakni setiap tiga bulan. Keputusan tersebut mengacu pada hasil pemutakhiran data yang kemudian diukur dan diperingkatkan kembali oleh BPS.
“Tidak serta-merta jika sekarang ditemukan desil 10 kemudian bansosnya dicoret, bansosnya tidak disalurkan. Itu menurut saya informasi yang salah,” tegas Gus Ipul.
Untuk memperbaiki akurasi data, pemerintah membuka sejumlah kanal bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian informasi sosial ekonomi.
Pemutakhiran dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) oleh operator desa atau kelurahan dan dinas sosial. Masyarakat juga dapat menyampaikan informasi melalui aplikasi Cek Bansos, ground check, call center, WhatsApp Lapor Bansos, Cek DTSEN, serta platform Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Usulan maupun informasi dari masyarakat selanjutnya dapat menjadi bahan pemutakhiran di Kementerian Sosial sebelum diproses lebih lanjut untuk pembaruan pemeringkatan DTSEN oleh BPS.
Selain melalui kanal digital, verifikasi lapangan atau ground check dilakukan petugas, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas BPS, dan pemerintah daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi penerima sesuai dengan data yang tercatat.
Gus Ipul mendorong masyarakat aktif berpartisipasi. Warga dapat melaporkan penerima bansos yang dinilai sudah tidak layak, sekaligus mengusulkan keluarga yang dinilai layak tetapi belum mendapatkan bantuan.
“Kalau ada keluarga atau penerima manfaat yang tidak berhak malah menerima, itu bisa dibantu melalui proses pemutakhiran lewat saluran-saluran yang ada. Atau sebaliknya, mereka layak tapi belum mendapatkan bantuan. Mari kita bantu, mari kita berpartisipasi secara bersama-sama,” katanya.
Kemensos juga terus mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial melalui platform Perlinsos. Melalui sistem tersebut, masyarakat nantinya dapat mengusulkan dirinya sendiri maupun keluarga lain untuk mendapatkan bantuan dengan menyertakan bukti pendukung.
Gus Ipul mengatakan digitalisasi dirancang untuk membuat proses pengusulan lebih transparan karena informasi masyarakat dapat terhubung dengan berbagai sumber data pemerintah.
“Yang baru dari digitalisasi bansos ini adalah nantinya masyarakat bisa langsung usul tetapi yang menjawab yaitu mesin, yang menjawab adalah aplikasi yang sudah disiapkan,” paparnya.
Sistem tersebut telah diuji coba di Banyuwangi dan kemudian diperluas ke 42 kabupaten/kota. Pemerintah masih melakukan penyempurnaan sebelum implementasi diperluas.
Menurut Gus Ipul, pembenahan DTSEN diperlukan karena kualitas data penerima bantuan sebelumnya belum sepenuhnya akurat sehingga berpotensi menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.
“Jujur harus diakui data-data kita sebelum ini memang tidak akurat sehingga banyak sekali subsidi sosial dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan perbaikan DTSEN merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem perlindungan sosial yang lebih akurat dan terukur. Dengan pemutakhiran secara berkala dan keterlibatan masyarakat, pemerintah berharap bansos dapat semakin tepat sasaran sesuai kondisi sosial ekonomi penerima. @yudi
