IndonesiaBuzz: Jakarta, 22 Januari 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memperketat pengawasan internal di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), salah satunya dengan memantau rekening tabungan para pejabat. Langkah tersebut, menurut Purbaya, menjadi bagian dari upaya menjaga integritas aparatur sekaligus bahan pertimbangan dalam proses rotasi dan promosi jabatan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditemui di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Gambir, Kamis (22/1/26). Ia mengungkapkan memiliki akses untuk melihat rekening pejabat Kemenkeu, terutama mereka yang berada pada level strategis.
“Saya punya akses (rekening) untuk pejabat saya, semuanya. Tetapi yang saya periksa sampai eselon III, karena yang mau naik kan yang di situ. Nanti kalau yang di bawahnya mau naik, kita lihat lagi. Eselon I juga saya lihat,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, pemantauan rekening tersebut dilakukan di luar mekanisme Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pejabat secara mandiri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data perbankan digunakan sebagai pembanding untuk menilai kewajaran harta yang dilaporkan.
“Di luar LHKPN. LHKPN juga kita lihat masuk akal atau tidak, lalu dibandingkan dengan uangnya yang di bank dari tahun ke tahun seperti apa,” jelasnya.
Sejauh ini, Purbaya mengaku belum menemukan lonjakan saldo yang mencurigakan pada rekening pejabat Kemenkeu, termasuk di sektor-sektor yang rawan sorotan publik seperti pajak dan bea cukai. Ia menilai hal itu menunjukkan pengelolaan keuangan yang relatif stabil.
“Sepertinya angka saldo tabungannya normal-normal saja, termasuk yang diproses KPK. Jadi sepertinya orang pajak, bea cukai, dan orang keuangan sudah jago memanage saldo di tabungan,” katanya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa kemampuan mengelola saldo tidak serta merta menutup peluang terdeteksinya praktik penyimpangan. Ia menegaskan, pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai jalur dan sumber informasi.
“Jangan anggap enteng. Saya masih bisa lihat dari tempat yang lain atau orang lain juga bisa lihat. Yang penting Anda bersih dan lurus. Soal kesejahteraan, nanti kami pikirkan supaya Anda bisa duduk tenang tanpa harus melakukan hal hal yang tidak diinginkan,” tegasnya.
Purbaya menambahkan, Kemenkeu memiliki kerangka tata kelola dan manajemen risiko dengan tiga lini pertahanan yang dirancang untuk memastikan pengawasan berjalan berlapis dan berkelanjutan. Dalam konteks itu, ia menegaskan tidak ada ruang kompromi bagi pelanggaran integritas.
“Harapan masyarakat ada di pundak Anda dan saya pastikan pengawasan juga berjalan. Pilihannya jelas: jaga amanah atau minggir,” pungkas Purbaya.
Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas Kementerian Keuangan dalam menjaga kredibilitas institusi pengelola keuangan negara, di tengah tuntutan publik akan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. @yudi
