Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 merupakan titik balik krusial dalam sejarah politik Indonesia, yang tidak hanya menandai peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, tetapi juga menjadi medan pertempuran sengit dalam ranah historiografi dan memori kolektif.
IndonesiaBuzz: Historia – Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965 bukan sekadar momen tragis dalam sejarah Indonesia; ia adalah medan pertempuran paling brutal dalam historiografi nasional. Selama tiga dekade, narasi mengenai siapa dalang, bagaimana kekejaman terjadi, dan siapa korbannya telah dikendalikan penuh oleh rezim Orde Baru, menciptakan “sejarah tunggal” yang berfungsi sebagai tiang legitimasi politik.
Namun, pasca-Reformasi 1998, dan didorong oleh kajian kritis dari dalam dan luar negeri, narasi hegemoni tersebut mulai runtuh.
Arsitek Doktrin Dalang Tunggal PKI
Narasi resmi Orde Baru mengenai G30S bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah dalang tunggal, kejam, dan terencana, secara fundamental adalah proyek politik. Doktrin ini diformulasikan oleh sejarawan negara seperti Nugroho Notosusanto. Tujuan utama narasi ini adalah dua: menjustifikasi pengambilalihan kekuasaan oleh Mayor Jenderal Suharto, dan yang lebih penting, membenarkan respons kekerasan luar biasa yang menyusul, termasuk pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh komunis.
Narasi ini disosialisasikan secara masif dan sistematis, didukung oleh upaya desoekarnoisasi (menghilangkan pengaruh politik Soekarno) guna menetapkan pondasi ideologis bagi rezim baru.
Film Pengkhianatan G30S/PKI
Kendaraan propaganda paling efektif dari Orde Baru adalah film “Pengkhianatan G30S/PKI”. Film yang disutradarai Arifin C. Noer dan didanai dengan anggaran Rp 800 juta ini disponsori langsung oleh Pemerintah Orde Baru. Itu bukan sekadar film, melainkan sebuah proyek pembangunan ideologi negara.
Film ini diwajibkan tonton bagi siswa sekolah dari berbagai tingkatan dan ditayangkan setiap tahun di televisi nasional hingga tahun 2007, setelah Reformasi. Tujuannya jelas: menanamkan narasi tunggal ini secara mendalam ke dalam memori publik. Film tersebut secara dramatis menggambarkan:
- Para pelaku G30S/PKI yang brutal, kejam, dan terencana.
- Jenderal Suharto sebagai pahlawan yang berhasil menghancurkan kudeta.
Sejarawan Hilmar Farid menyebut film ini sebagai propaganda yang dicampur dengan “fantasi” Orde Baru.
Kebohongan yang Membenarkan Pembantaian
Klaim paling sensasional dan berdarah dalam narasi resmi Orde Baru, yang didramatisir dalam film, adalah dugaan penyiksaan brutal terhadap enam jenderal korban G30S, termasuk klaim pencungkilan mata dan penyiletan kemaluan.
Namun, klaim tersebut secara tegas dibantah oleh bukti forensik yang mengemuka jauh sebelum era Reformasi. Sejarawan Ben Anderson pada tahun 1987 memublikasikan kritik berdasarkan berkas visum et repertum jenazah enam jenderal, yang ia akses melalui dokumen Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).
Hasil peninjauan Anderson menunjukkan bahwa tidak benar telah terjadi penyiksaan brutal seperti yang diklaim dan didramatisir. Kritikus lain, termasuk reporter Hendro Subroto yang merekam proses pengambilan jenazah, pada tahun 2001 juga menegaskan bahwa tubuh jenazah tidak menunjukkan bukti penyiksaan yang diklaim.
Penggunaan kebohongan grafis tentang kekejaman seksual dan mutilasi ini dipandang memiliki fungsi tunggal: memicu histeria dan kebencian yang diperlukan untuk menjustifikasi pembalasan dan pembantaian massal yang tak terhindarkan.
Teori Alternatif: Konflik Internal dan Peran Asing
Narasi dalang tunggal PKI mendapat tantangan serius dari dunia akademis.
- Teori Internal Army Affair: Hipotesis paling berpengaruh yang menantang narasi resmi datang dari Cornell Paper (1966), yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey. Berdasarkan analisis awal, mereka berteori bahwa G30S adalah “urusan internal angkatan darat” (internal army affair) untuk menyingkirkan anggota Staf Umum Angkatan Darat yang diduga bekerja sama dengan CIA Amerika Serikat. Kajian ini menempatkan PKI maupun Soekarno sebagai korban.
- Intrik Intelijen Asing: Perdebatan mengenai keterlibatan asing seringkali mengarah pada Dokumen Gilchrist, yang diterima oleh Kepala BPI Soebandrio pada 1965. Dokumen ini mengklaim adanya Rencana Bersama Inggris-Amerika Serikat untuk menyerbu Indonesia (British-American Joint Plan to Invade Indonesia). Namun, keotentikan dokumen ini diragukan serius setelah agen rahasia Cekoslowakia, Vladislav Bittman, mengaku memalsukannya sebagai operasi disinformasi melawan AS. Kompleksitas data ini menunjukkan bahwa G30S diselimuti oleh lapisan disinformasi Perang Dingin yang tebal.
Suara Korban dan Pelurusan Sejarah Pasca-1998
Kejatuhan Soeharto pada 1998 membuka jalan bagi gerakan Pelurusan Sejarah. Korban G30S/PKI yang selama tiga dekade dibungkam mulai bersuara, menuntut koreksi fakta dan penghilangan stigma yang dialami keluarga mereka.
Sejarawan pun mengubah metodologi, tidak lagi hanya mengandalkan arsip militer Orde Baru, tetapi menggunakan Metodologi Sejarah Lisan untuk merekam kesaksian ribuan korban. Karya-karya akademis baru, seperti buku
John Roosa Pretext for Mass Murder (2006), menyajikan rekonstruksi komprehensif dari multi-sumber, memunculkan perspektif bahwa G30S lebih tepat disebut “dalih untuk pengambilalihan kekuasaan” ketimbang sekadar dalih pembunuhan massal.
Pengakuan Negara atas HAM Berat
Puncak perjuangan narasi korban dan sejarawan tercapai pada Januari 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mengakui bahwa 12 peristiwa, termasuk peristiwa 1965-1966, merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang pernah terjadi di Indonesia.
Pengakuan ini merupakan validasi naratif yang sangat penting bagi korban yang telah lama dicap sebagai pelaku. Presiden Jokowi juga menyatakan komitmennya untuk memastikan pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi dan memprioritaskan penyelesaian non-yudisial untuk memulihkan luka bangsa.
Meskipun penyelesaian yudisial (hukuman) dianggap “sudah tidak mungkin” oleh beberapa elite politik , pengakuan resmi negara ini menutup era historiografi kekuasaan yang telah berlangsung lama. Kini, sejarah G30S tengah bertransformasi dari instrumen propaganda menjadi sebuah pelajaran kritis yang fokus pada pemulihan keadilan dan martabat korban. @indonesiabuzz
