IndonesiaBuzz: Jakarta, 8 Juni 206 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, langsung mengirimkan sinyal perubahan besar terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola program tersebut, BGN berencana melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi dari negara.
Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah menghentikan pemberian Makan Bergizi Gratis kepada sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok masyarakat mampu dan telah memiliki akses gizi yang memadai.
“Kami akan refocusing penerima manfaat. Rasanya tidak perlu kalau sekolah-sekolah yang tergolong mampu. Di rumah, kebutuhan gizinya kemungkinan juga sudah lebih baik,” kata Nanik usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Pernyataan tersebut menandai kemungkinan perubahan mendasar dalam arah kebijakan MBG yang selama ini dirancang dengan cakupan sangat luas. Jika sebelumnya program ditujukan untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat tanpa banyak diferensiasi berdasarkan kondisi ekonomi, ke depan pendekatan yang digunakan akan lebih selektif dan berbasis kebutuhan.
Menurut Nanik, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar menyasar kelompok yang mengalami kerentanan gizi dan membutuhkan dukungan langsung dari negara. Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jumlah penerima manfaat yang selama ini tercatat dalam program.
“Apakah 63 juta penerima manfaat saat ini benar-benar membutuhkan, atau justru bisa dikurangi lalu dialihkan kepada mereka yang belum memperoleh MBG,” ujarnya.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara. Di tengah tantangan fiskal yang semakin kompleks, pemerintah berupaya memastikan bahwa program prioritas nasional dapat berjalan secara tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Nanik menegaskan bahwa efisiensi yang akan dilakukan bukan berarti mengurangi kualitas makanan maupun standar gizi yang diberikan kepada penerima manfaat. Sebaliknya, penataan ulang dilakukan agar manfaat program lebih terkonsentrasi kepada kelompok yang paling membutuhkan.
“Yang kami lakukan adalah memastikan anggaran digunakan secara efisien, tetapi kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Selain melakukan evaluasi terhadap penerima manfaat, BGN juga akan meninjau ulang infrastruktur pelaksanaan program di lapangan. Salah satu kebijakan yang segera diterapkan adalah penghentian sementara pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG baru.
Keputusan tersebut diambil sembari menunggu hasil evaluasi terhadap jaringan dapur yang telah beroperasi di berbagai daerah. Saat ini tercatat terdapat 27.877 dapur MBG yang menjadi tulang punggung distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Menurut Nanik, pemerintah perlu memastikan bahwa kapasitas dapur yang ada telah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan tidak terjadi penumpukan fasilitas di wilayah tertentu.
“Kami akan menata apakah dapur yang ada sudah mampu melayani kebutuhan penerima manfaat atau justru berlebih. Karena itu, untuk sementara kami tidak membuka dapur baru maupun pendaftaran baru,” katanya.
Evaluasi tersebut juga dilatarbelakangi oleh temuan bahwa distribusi dapur MBG saat ini masih belum merata. Sebagian besar fasilitas diketahui terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sejumlah daerah lain masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan program.
“Kami akan menata kebutuhan dapur di masing-masing provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Dari data yang kami miliki, dapur MBG masih menumpuk di Pulau Jawa,” ungkap Nanik.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan, terutama bagi daerah-daerah di luar Jawa yang juga memiliki angka kerentanan gizi cukup tinggi. Karena itu, evaluasi sebaran dapur menjadi salah satu agenda prioritas kepemimpinan baru BGN.
“Setelah penataan selesai, baru kami hitung apakah perlu membuka kembali pembangunan dapur baru atau tidak,” lanjutnya.
Kebijakan refocusing yang disampaikan Nanik muncul pada saat Badan Gizi Nasional sedang berada dalam fase transisi dan pembenahan internal pasca-mencuatnya kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang menyeret sejumlah pimpinan lama lembaga tersebut.
Dalam konteks tersebut, langkah penataan ulang penerima manfaat dan evaluasi infrastruktur program tidak hanya dimaknai sebagai upaya efisiensi anggaran, tetapi juga bagian dari reformasi tata kelola untuk memastikan program berjalan lebih akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
Bagi pemerintah, tantangan terbesar ke depan bukan sekadar memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan bahwa intervensi negara benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Di tengah keterbatasan sumber daya fiskal, prinsip ketepatan sasaran diperkirakan akan menjadi fondasi utama arah baru kebijakan gizi nasional di bawah kepemimpinan Nanik S. Deyang. @yudi
