Indonesiabuzz.com : Jakarta Pusat, 27 Februari 2024 – Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendukung pengajuan hak angket guna menyelidiki dugaan adanya kecurangan dalam proses Pemilu 2024, bukan sebagai jalan untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut dirinya, penekanan dari hak angket yang akan diajukan oleh parpol pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md adalah untuk mengungkap dugaan adanya kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada masa sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan Pemilu 2024.
Dirinya juga menjelaskan bahwa dari sisi hukum, proses pemakzulan presiden terpisah dari hak angket yang akan diajukan di DPR RI. Hak angket untuk menemukan intervensi kekuasaan/kecurangan TSM.
“Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).
Lebih lanjut, Todung menegaskan bahwa komitmen PDIP bukan untuk memakzulkan Presiden Jokowi, tetapi untuk membongkar kebenaran dan mengoreksi kecurangan pada Pemilu 2024.
“Proses pemakzulan itu terpisah dengan angket yang jalan sendiri, tetapi jika bahan hasil angket menjadi bahan untuk pemakzulan itu persoalan lain. Sekarang ini hak angket tidak ada hubungannya dengan pemakzulan,” jelas Todung.
Todung menyampaikan, dugaan kecurangan Pemilu 2024 terjadi sejak masa prapencoblosan hingga pasca pencoblosan.
Pada masa prapencoblosan, intervensi membuat kekuasaan menjadi tidak netral. Hal ini bisa dilihat di media massa dan media sosial. Kemudian, politisasi bantuan sosial (bansos) begitu massif, padahal di Pemilu-Pemilu sebelumnya tidak pernah terjadi.
Nilai bansos yang dibagikan oleh pemerintah tidak main-main, yakni Rp. 496,8 triliun. Mengutip para ahli psikologi politik, Todung menegaskan, ada korelasi antara perilaku pemilih dengan politisasi bansos.
Selain itu, dikte patron penguasa seperti bupati, camat, kepala desa, dan pemuka agama juga mempengaruhi sikap pemilih.
“Dalam masyarakat yang paternalistik seperti Indonesia, apa yang dikatakan patron itu didengar pemilih,” pungkas Todung. (Puthut-Red)
