IndonesiaBuzz: Surakarta, 18 Oktober 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyidik tidak hanya menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mendalami alur perintah dan aliran uang dalam perkara tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidikan saat ini masih berada pada tahap awal. KPK terus menyusun strategi penanganan perkara, termasuk memanggil saksi-saksi yang dinilai memiliki informasi relevan untuk mengungkap konstruksi kasus secara menyeluruh.
“Saat ini masih tahap awal penyidikan. Selanjutnya penyidik tentu akan terus mendalami apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran signifikan dalam konstruksi utuh perkaranya,” ujar Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Minggu (18/10/26).
Ia menegaskan, pendalaman perkara tidak terbatas pada penelusuran mekanisme pemberian perintah, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang terkait penggunaan dana kedaruratan tersebut.
“Pendalaman yang dilakukan tentunya tidak hanya soal alur perintah, tapi juga aliran penerimaan uangnya,” sambungnya.
KPK Koordinasi dengan Puspom TNI, Telusuri Dugaan Keterlibatan Anggota Militer
Dalam proses penyidikan, KPK menyatakan telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk mendalami dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.
Budi mengatakan, koordinasi antarlembaga masih berlangsung seiring dengan pengembangan penyidikan. KPK meminta publik menunggu perkembangan resmi mengenai hasil pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara itu.
“Semuanya masih berproses, kita sama-sama tunggu perkembangannya,” ucap Budi.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kami meyakini semua pihak mempunyai komitmen yang sama dalam pemberantasan korupsi dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” lanjutnya.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap perkara secara menyeluruh, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak dari institusi lain yang memiliki kewenangan atau peran dalam penggunaan Dana Siap Pakai.
ICW Desak Penelusuran Tak Berhenti pada Pejabat Teknis
Langkah KPK mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain juga merespons desakan Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi masyarakat sipil tersebut meminta agar penetapan tersangka dan pertanggungjawaban hukum dalam perkara ini tidak berhenti pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurut ICW, penyidik perlu mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh, terutama untuk mengetahui apakah terdapat pihak dengan kewenangan lebih besar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana kedaruratan.
ICW juga mendorong pendalaman terhadap mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen TNI Budi Irawan.
Dorongan tersebut merupakan bagian dari tuntutan agar penyidikan tidak hanya berfokus pada pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri rantai pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran.
Meski demikian, penyebutan nama-nama tersebut dalam desakan ICW tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum tetap bergantung pada hasil penyidikan dan alat bukti yang diperoleh KPK.
Lima Tersangka Ditahan, Penggunaan Dana Darurat Jadi Fokus Penyidikan
Sebelumnya, KPK mengungkap dugaan konflik kepentingan dan suap dalam proses penggunaan Dana Siap Pakai yang diperuntukkan bagi penanganan sejumlah bencana, mulai dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Papua, gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga banjir di Aceh dan Sumatera.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:
- Bima Setiawan, tenaga ahli BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB Suharyanto.
- Richard Erlangga, tenaga ahli mantan Kepala BNPB.
- Gabriel Purwaka Sigit, kepala sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
- Syifa Nrika Ghifarin, pihak swasta.
- Gery Prasetiawan, pihak swasta.
Kelima tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026.
Penyidikan selanjutnya akan berfokus pada pengungkapan peran masing-masing tersangka, penelusuran aliran uang, serta pendalaman kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki hubungan dengan proses penggunaan Dana Siap Pakai.
Pengusutan perkara ini menjadi sorotan karena dana tersebut diperuntukkan bagi penanganan situasi darurat dan bencana yang menyangkut keselamatan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan berdasarkan bukti dan keterangan saksi. Publik kini menantikan sejauh mana penelusuran tersebut dapat mengungkap keseluruhan konstruksi perkara, termasuk pihak-pihak yang terbukti memiliki tanggung jawab hukum.
Dengan mengedepankan proses hukum dan asas praduga tak bersalah, penanganan perkara ini diharapkan dapat memperjelas pertanggungjawaban penggunaan dana kedaruratan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana. @yudi
