IndonesiaBuzz: Jakarta, 5 Mei 2026 – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Kementerian Sosial Republik Indonesia agar mewaspadai potensi penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pada program Sekolah Rakyat. Peringatan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan dini sekaligus bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan saat ini lembaganya melalui Direktorat Monitoring tengah melakukan kajian untuk memetakan berbagai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/26).
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) masih menjadi area yang paling rawan terhadap praktik korupsi. Beberapa modus yang sering ditemukan di antaranya perencanaan pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan, penyalahgunaan sistem e-purchasing termasuk manipulasi penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), hingga pengaturan pemenang tender yang kerap berada dalam lingkaran kepentingan pihak tertentu.
Budi juga memaparkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025 yang menunjukkan bahwa kasus pengadaan barang dan jasa masih mendominasi perkara korupsi.
“Sebanyak 446 dari total 1.782 perkara yang ditangani KPK berkaitan dengan pengadaan. Modus ini menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi yang tercatat sebanyak 1.100 perkara,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, KPK memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pengawasan, salah satunya melalui Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam dua tahun terakhir, hasil SPI di Kemensos menunjukkan dinamika yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Pada 2024, skor SPI Kemensos tercatat 79,16, namun turun menjadi 75,79 pada 2025 yang masuk dalam kategori “waspada”. Pada aspek pengelolaan pengadaan barang dan jasa, nilai SPI 2024 berada di angka 67,66. Meski pada 2025 terjadi peningkatan, komponen penilaian dari para ahli masih memberi skor relatif rendah, yakni 69,94.
KPK berharap pemantauan tersebut dapat mendorong penguatan sistem tata kelola yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
Selain itu, lembaga antirasuah tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mengawasi jalannya program pemerintah.
“Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Budi.
Dalam beberapa hari terakhir, program Sekolah Rakyat menjadi sorotan publik setelah beredar informasi mengenai harga sepatu yang disebut mencapai Rp700 ribu per pasang untuk siswa tingkat SD hingga SMA. Informasi tersebut viral di media sosial dan memicu pertanyaan publik mengenai kewajaran harga dalam pengadaan program tersebut. @yudi
