IndonesiaBuzz: Ngawi, 26 Februari 2026 – Isu rencana impor beras dari Amerika Serikat memantik kekhawatiran di kalangan petani, terutama di daerah lumbung pangan nasional seperti Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemerintah pusat disebut akan mengimpor komoditas pertanian dari AS senilai US$4,5 miliar atau sekitar Rp75 triliun per tahun, sebagaimana dikutip dari pemberitaan BBC News.
Dalam dokumen Agreements on Reciprocal Trade yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, Indonesia disebut berkomitmen mengimpor sejumlah komoditas pertanian dari AS, termasuk 1.000 ton beras per tahun. Kategori beras yang tercantum meliputi gabah, beras pecah kulit, beras putih, hingga menir.
Isu tersebut memunculkan rasa waswas di kalangan petani, khususnya di wilayah yang selama ini dikenal sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Kabupaten Ngawi, yang kerap dijuluki sebagai salah satu daerah swasembada pangan, menjadi sorotan di tengah dinamika kebijakan tersebut.
Dalam kunjungannya ke Ngawi, Kamis (26/2/26), Wakil Ketua MPR RI Eddie Baskoro Yudhoyono bertemu kelompok tani dan petani milenial di Hotel Nata, Ngawi. Didampingi Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi Agus Hari Susilo, politikus yang akrab disapa Ibas itu memberikan motivasi sekaligus menegaskan pentingnya penguatan swasembada pangan.
“Saya berharap Indonesia terus mengawal tujuan pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan melalui swasembada, baik swasembada beras, jagung, maupun sektor pertanian lainnya. Kita punya peluang, ruang, dan sumber daya manusia yang kuat,” ujar Ibas.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga mengapresiasi peran petani Ngawi dalam menjaga produktivitas pertanian. Menurutnya, Ngawi tidak hanya menjadi lumbung pangan Jawa Timur, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.
“Tinggal bagaimana kita terus mendorong wilayah lumbung pangan nasional agar tetap menjadi penyangga utama sektor pertanian. Di Ngawi, sektor pertanian terlihat maju. Karena itu kami bertemu kelompok tani, termasuk petani milenial dan Gen Z, untuk memastikan semangat swasembada terus tumbuh dan semakin produktif,” katanya.
Terkait isu impor beras, Ibas menilai Indonesia pada prinsipnya memiliki kemampuan untuk memperkuat ketahanan pangan secara mandiri. Namun ia mengingatkan bahwa kebijakan pangan harus dilihat dalam konteks nasional yang lebih luas.
“Kalau peluang di daerah seperti Ngawi besar, dan aspirasi masyarakat menghendaki tidak perlu impor, tentu itu bisa dijawab dengan peningkatan produksi. Tetapi kita juga harus melihat Indonesia secara keseluruhan. Yang terpenting, sistem pangan harus terukur: kapan panen raya, kapan masa tanam, serta berapa kebutuhan riil hari ini dan ke depan,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk memberi perhatian serius pada sektor pertanian, termasuk menjaga stabilitas harga saat panen raya. Menurutnya, kolaborasi dengan Perum Bulog penting agar penyerapan gabah berjalan optimal dan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.
“Bulog harus hadir menyerap hasil panen dengan harga yang tepat, sehingga petani kita sejahtera,” tegasnya.
Di tengah perdebatan soal impor, suara dari sentra produksi seperti Ngawi menjadi penanda bahwa agenda swasembada pangan masih menjadi harapan utama petani. Tantangannya kini terletak pada sinkronisasi kebijakan perdagangan dan perlindungan produksi dalam negeri, agar ketahanan pangan nasional tetap kokoh tanpa mengorbankan kesejahteraan petani. (Esaputra /Koresponden Ngawi).
