IndonesiaBuzz: Jakarta, 21 Mei 2023 – Dokter Ngabila Salama, seorang pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat setelah mengungkapkan jumlah pendapatannya atau Take Home Pay (THP) yang mencapai Rp 34 juta per bulan.
Tak hanya itu, Ngabila Salama juga mengklaim memiliki kedekatan dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Ungkapan tersebut memancing minat publik yang semakin tertarik pada pernyataannya.
Melalui akun Twitter pribadinya, @ngabila, pada tanggal 15 Mei 2023, Ngabila mencuitkan jumlah pendapatannya per bulan sebagai balasan terhadap pengguna lain di Twitter.
Dalam cuitannya, Ngabila juga tak ragu menyebutkan hubungannya dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Ia berpendapat bahwa untuk naik jabatan, seseorang harus mencari muka atau “menjilat” langsung kepada atasan mereka.
“Saya eselon 4 di dki thp (take home pay) udah 34 jt sebulan ngapain capek2 jd eselon 2 kementerian. Klo ga kenal saya jgn nakar (menilai) saya. Pasti salah,” tulisnya.
Meskipun cuitan tersebut telah dihapus dan Ngabila telah meminta maaf, pernyataannya telah memicu kegeraman dan ketidakpuasan di kalangan sesama dokter.
Setelah menjadi viral, Ngabila kemudian meminta maaf melalui akun Twitter pribadinya, @ngabila, pada 17 Mei 2023.
“Saya juga meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dirugikan juga instansi saya atas perbuatan yang tidak bijak tersebut,” tulis Ngabila dalam akun Twitter-nya, dikutip pada Minggu (21/5/2023).
“Semoga Allah selalu memberi kemudahan, rizki, kesuksesan untuk smw saudara saya yang membaca. Nikmat sehat yang tak terhingga dan kebahagiaan bersama keluarga.Aamiin YRA,” lanjutnya.
Sementara itu, pada tanggal 16 Mei 2023, Ngabila juga mengakui bahwa ia telah menghapus cuitan yang menunjukkan jumlah pendapatannya per bulan.
Ngabila menjelaskan bahwa inti cuitan tersebut sebenarnya adalah dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. Namun, perhatian publik lebih terfokus pada hal lain.
Dalam cuitan yang sama, Ngabila menyatakan bahwa ia tidak mencari muka atau “menjilat” siapapun, tidak membutuhkan jabatan, dan tidak membutuhkan uang untuk mendukung RUU Kesehatan.
“Maaf tweet saya sblmnya saya hapus, krn substansinya adalah saya dukung ruu scr independen dan netral walau saya asn Melenceng dr substansi yg ingin saya sampaikan: saya tdk menjilat, tdk butuh jabatan dan uang utk membela BARANG BAGUS ini.Smg kita smua bs #dukungruu bersama,” tulis Ngabila dalam cuitannya. tulis Ngabila dalam cuitannya.
Kontroversi yang melibatkan dokter Ngabila Salama ini mengajak kita untuk memahami konteks dan merenungkan dampak dari setiap pernyataan yang kita sampaikan, terutama di media sosial. Ungkapan dan tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang luas dan dapat memengaruhi citra dan reputasi kita sebagai pelayan publik.
Namun, perlu diakui bahwa tindakan Ngabila juga memicu reaksi yang berbeda di kalangan masyarakat. Beberapa orang mendukung kejujuran dan keberanian Ngabila dalam mengungkapkan pendapatnya, sementara yang lain mengecam sikapnya yang dianggap tidak pantas dan tidak mencerminkan etika dan profesionalisme seorang dokter.
Situasi ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam sistem penggajian dan promosi pegawai negeri sipil. Diskusi tentang etika, integritas, dan kualitas dalam pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi semakin relevan. Diperlukan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan adanya penilaian yang adil, transparan, dan berdasarkan prestasi kerja.
Selain itu, penting bagi setiap individu yang terlibat dalam sektor kesehatan dan pelayanan publik untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam menjalankan tugas mereka. Masyarakat berharap agar pegawai negeri sipil tetap fokus pada pelayanan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi atau mengabaikan prinsip-prinsip etika yang mendasar.
Dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem pelayanan publik, penting untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk organisasi profesi dan otoritas terkait, dalam dialog konstruktif. Dengan demikian, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pengelolaan pegawai negeri sipil, sehingga dapat memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. @IndonesiaBuzz
