IndonesiaBuzz: Solo, 25 April 2025 — Ketua DPRD Kota Solo, Budi Prasetyo, angkat bicara terkait kembali mencuatnya wacana pembentukan Daerah Istimewa Surakarta (DIS). Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada tahapan resmi maupun pembahasan di tingkat DPRD Kota Solo mengenai usulan tersebut.
“Kalau kaitan wacana provinsi itu, belum pernah tahapannya sampai ke kami. Informasinya justru datang dari teman-teman DPR. Jadi sampai hari ini kami belum ada proses apa-apa,” ujar Budi saat dihubungi wartawan melalui sambungan WhatsApp, Jumat (25/4/2025).
Budi mengakui adanya aspirasi dari masyarakat terkait pembentukan DIS. Namun, ia menyatakan bahwa usulan tersebut tidak disampaikan melalui DPRD Solo, melainkan langsung ke DPR RI.
“Tidak melalui kami, tapi langsung ke teman-teman DPR RI,” katanya.
Menurut Budi, wacana pembentukan provinsi atau daerah istimewa harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, seperti jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, serta urgensi peningkatan pelayanan publik. Hingga kini, pihaknya belum mengetahui wilayah mana saja yang akan masuk dalam cakupan DIS jika usulan tersebut direalisasikan.
“Apakah hanya Soloraya atau diperluas lagi, kami belum tahu. Begitu pula soal konsep keistimewaannya, apakah akan seperti Yogyakarta atau berbeda, itu belum ada kejelasan,” tutur Budi.
Ia kembali menegaskan bahwa belum ada pembicaraan formal di lingkungan DPRD Solo. Menurutnya, wacana ini kemungkinan besar baru berkembang di tingkat DPR RI.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pihak Istana belum menerima usulan resmi terkait pembentukan daerah istimewa baru, termasuk Surakarta.
“Terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg,” ujar Prasetyo, Jumat (25/4/2025).
Di sisi lain, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, menyebut saat ini terdapat 42 usulan pembentukan provinsi dan enam wilayah yang mengajukan status daerah istimewa.
Sebagai catatan sejarah, Daerah Istimewa Surakarta sempat eksis pada awal kemerdekaan. Namun status tersebut dihapus menyusul gejolak sosial dan gerakan anti-swapraja di masa revolusi. Wacana pembentukannya kembali muncul secara berkala dalam beberapa dekade terakhir.
Apakah Anda ingin berita ini juga dibuat dalam versi bahasa Inggris?
