IndonesiaBuzz: Jakarta, 26 Februari 2024 – Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memberikan prediksi bahwa usulan hak angket akan berhasil lolos pada paripurna pertama. Rapat paripurna tersebut akan menjadi penentu apakah pengajuan hak angket diterima atau tidak.
Ray Rang
kuti menyatakan optimisme terkait kelulusan hak angket dalam paripurna pertama. “Tapi di ujungnya belum tentu akan berlangsung seperti yang kita harapkan. Kenapa lolos? Karena yang mendukung ini lebih banyak dari yang tidak mendukung,” kata Ray saat dihubungi pada Ahad, 25 Februari 2024.
Meski demikian, dari segi politik, Ray menjelaskan bahwa partai politik yang tidak termasuk dalam pengusung hak angket dapat mengambil keuntungan politik dari situasi ini. Hal ini sebanding dengan hak angket yang diajukan terkait Bank Century, dan salah satu partai yang disebut dapat mengambil keuntungan adalah Partai Golkar.
“Mungkin Golkar akan menghadang, tapi jika diputuskan, mau tidak mau, mereka pasti akan terlibat. Dalam konteks keterlibatan itu, mungkin akan mempertanyakan aktivitas A, B, dan C,” ujar Ray. Keterlibatan Golkar dianggap sebagai strategi tawar-menawar dengan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Jika sebelumnya mereka dianggap dan dilihat seperti dalam tanda kutip tersandera oleh Jokowi, mungkin sekarang situasinya berbeda,” ungkap Ray dalam podcast di YouTube Kaisar TV. “Golkar bisa mengambil keuntungan politik dari situ.”
Ray menyatakan bahwa partai politik pasti akan mencari keuntungan politik, dan meskipun demikian, hal tersebut dianggap tidak masalah selama kepentingan hak angket dapat berjalan dan menguntungkan rakyat. “Itu idealnya,” katanya. Secara pragmatis, Ray menjelaskan bahwa partai politik akan mengambil keuntungan tersebut, termasuk partai politik yang saat ini bergabung dengan Jokowi.
“Karena dengan cara ini, mereka meningkatkan daya tawar terhadap Pak Jokowi,” ucapnya.
Wacana hak angket terus menjadi topik utama yang didorong oleh pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Tujuan dari hak angket ini adalah untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah menyatakan bahwa jika DPR tidak siap untuk mengajukan hak angket, langkah alternatif dapat diambil dengan menggunakan hak interpelasi atau rapat kerja. Ganjar menganggap bahwa DPR tidak boleh membiarkan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 terus tersembunyi.
“Tapi jika ketelanjangan ditunjukkan dan masih diam, fungsi kontrol tidak ada. Kalau saya, yang seperti ini harus diselidiki. Dibuat pansus, minimal DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” ujar Ganjar pada 15 Februari lalu.@cinde
