IndonesiaBuzz: Semarang, 21 September 2026 – Bupati Pati nonaktif Sudewo dituntut hukuman 8 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua perkara korupsi yang menjeratnya. Selain pidana penjara, Sudewo dituntut membayar denda Rp300 juta dan uang pengganti sebesar Rp3,676 miliar.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa KPK Greafik Loserte dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/9/26).
“Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sudewo pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan,” ujar Greafik saat membacakan amar tuntutan.
Jaksa juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana kurungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Sudewo dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp3.676.500.000. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, jaksa meminta agar diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.676.500.000,” kata jaksa.
Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Sudewo terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dua perkara berbeda.
Perkara pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam proses pengisian 601 formasi perangkat desa di Kabupaten Pati untuk periode 2025-2026.
Dalam perkara tersebut, Sudewo didakwa bersama tiga terdakwa lainnya, yakni Kepala Desa Karangrowo Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis Sumarjiono, dan Kepala Desa Sukorukun Karjan.
Jaksa mengungkapkan, Sudewo bersama pihak lainnya diduga memerintahkan calon perangkat desa untuk menyetorkan sejumlah uang. Besaran setoran disebut berkisar Rp165 juta hingga Rp255 juta, bergantung pada jabatan yang akan diisi.
Dari praktik tersebut, para terdakwa disebut memperoleh uang sekitar Rp2,49 miliar.
Perkara kedua berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada periode 2021-2022.
Kasus tersebut terjadi ketika Sudewo masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Jaksa mendakwa Sudewo menerima suap berupa commitment fee dari kontraktor pelaksana proyek perkeretaapian di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemberian tersebut disebut berkaitan dengan upaya mengamankan jatah proyek bagi rekanan tertentu.
Total penerimaan suap dan gratifikasi yang didakwakan kepada Sudewo mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Penerimaan tersebut antara lain mencakup pemberian sebilah keris dan fasilitas pengaspalan jalan pribadi senilai Rp150 juta.
“Unsur menerima hadiah sudah terbukti secara sah dan meyakinkan,” tegas jaksa.
Dalam pertimbangannya, jaksa menyebut sejumlah hal yang memberatkan tuntutan terhadap Sudewo. Salah satunya karena terdakwa dinilai tidak mengakui perbuatannya.
Jaksa juga menilai perbuatan Sudewo telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi DPR RI dan pemerintah daerah tingkat kabupaten.
Sementara itu, hal yang meringankan adalah Sudewo belum pernah menjalani hukuman pidana.
“Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” kata jaksa.
Atas tuntutan tersebut, Sudewo bersama tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan atau pleidoi dalam persidangan berikutnya.
“Kami akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi yang mulia,” ujar kuasa hukum Sudewo, Aviv Dihan Kuntoro.
Perkara selanjutnya akan memasuki tahap pembelaan terdakwa dan tim kuasa hukum sebelum majelis hakim mempertimbangkan seluruh fakta persidangan untuk menjatuhkan putusan. @yudi
