IndonesiaBuzz: Jakarta – Anggota Komisi II DPR, Guspari Gaus, menyatakan pandangannya terhadap dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur kampanye presiden. Menurut Guspari, Pasal 281 dan Pasal 299 dinilai ambigu dan perlu direvisi karena kontradiktif.
Pasal 281 UU Pemilu mengatur syarat bagi presiden dan wakil presiden yang ingin berkampanye. Guspari menyoroti ketidaklumrahan aturan yang menyebut presiden harus mengajukan izin cuti, sebuah langkah yang dianggapnya asing dan belum pernah terjadi sebelumnya.
“Saran saya adalah perlu dilakukan perumusan ulang terhadap UU ini, dilakukan revisi UU untuk penyempurnaan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 ini, khususnya tentang apakah presiden boleh, berhak, dan sebagainya. Kemudian bagaimana pula tentang kalimat, narasi berikutnya itu yang ambigu,” ucap Guspari dalam wawancara pada Senin (29/1).
Guspari juga menyoroti Pasal 299 yang menyatakan presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk berkampanye. Menurutnya, pasal tersebut juga memiliki ambiguitas karena mengatur pejabat negara yang ingin berkampanye harus terdaftar sebagai tim kampanye dan namanya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, juga turut mengkritik aturan yang mengizinkan presiden dan wakil presiden ikut kampanye. Meskipun aturannya ada, Mardani menilai secara etis lebih baik jika presiden yang tidak bisa mencalonkan diri lagi tetap netral dan menjadi panutan bangsa.
Selain itu, Mardani mempertanyakan logika aturan yang memungkinkan presiden izin ke dirinya sendiri. “Nanti lucu juga Presiden minta izinnya ke diri sendiri. Ini suatu yang tidak bisa diterima dengan akal,” ujarnya.
Guspari dan Mardani berharap agar masyarakat dapat mengawasi keberpihakan Presiden Joko Widodo dengan seksama, terutama menjelang Pemilihan Presiden 2024. Guspari menduga bahwa Jokowi sebagai presiden mungkin tidak akan menggunakan haknya untuk cuti kampanye, mengingat hal tersebut belum pernah terjadi dalam politik elektoral di Indonesia.
Dalam penutup, Guspari menegaskan perlunya diskursus dan masukan untuk menyempurnakan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu guna menghindari ambiguitas dan kontradiksi dalam regulasi tersebut.@cinde
