IndonesiaBuzz : Madiun, Jumat 11 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Madiun memperkuat pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi melalui High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TP2ED di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Kamis (10/9/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai stabilitas harga dan pasokan pangan, potensi dampak El Nino terhadap pertanian, percepatan transaksi digital pemerintah, hingga penguatan investasi, UMKM, dan sektor produktif.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun mencapai sekitar 7,48 persen.
Capaian tersebut, menurutnya, harus dijaga melalui evaluasi dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.
“Setiap bulan kita lakukan evaluasi dengan teman-teman pimpinan OPD, sehingga kita selalu berkolaborasi bagaimana kita supaya bisa menjaga, baik itu inflasi. Alhamdulillah kita juga bisa jaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi, investasi juga masuk, ini otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bupati.
Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ya dampaknya kesejahteraan masyarakat. Jadi visi-misi kami insyaallah bisa kita capai. Kita kan visi-misi itu kan janji kami kepada masyarakat bahwa kita pengin bagaimana masyarakat kita sejahtera. Kuncinya adalah kesejahteraan,” tegasnya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Pemkab Madiun memberi perhatian pada komoditas cabai, daging, dan ayam. Khusus cabai, pemerintah daerah mendorong peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Makanya kita akan antisipasi. Insyaallah nanti dari Dinas Pertanian akan mengadakan penelitian, mudah-mudahan kita harusnya menjadi untuk tanam cabai, untuk bisa memenuhi ini,” ungkap Bupati.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri Deasi Surya Andariningrum menyebut potensi dampak El Nino dan volatilitas harga pangan perlu diantisipasi, terutama karena pertanian menjadi salah satu sektor penting di Kabupaten Madiun.
Pengendalian inflasi diarahkan melalui strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Kerja sama antardaerah, optimalisasi stok Bulog, operasi pasar, serta pemantauan harga juga perlu diperkuat.
Pada sisi digitalisasi, TP2DD diarahkan mempercepat transaksi pemerintah melalui kanal elektronik, meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKP-PD), serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem.
Sementara TP2ED diarahkan mendorong investasi, UMKM, dan sektor produktif untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi menilai sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar tiga agenda tersebut berjalan efektif.
“Memang butuh sebuah konstelasi, sebuah kolaborasi dan sinergi atas pemangku kebijakan supaya tiga program ini benar-benar bisa terlaksana dengan baik di Kabupaten Madiun,” ungkap Wabup.
Pemkab Madiun bersama Bank Indonesia, BPS, Bulog, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. (@Arn/Kominfo)
