IndonesiaBuzz: Bojonegoro, 11 Juni 2026 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat telah memetakan sebanyak 93 desa di 24 kecamatan sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan dan krisis air bersih dalam beberapa bulan ke depan.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Bojonegoro mulai menyiapkan berbagai strategi mitigasi, termasuk penyusunan skema distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak apabila kekeringan mencapai tingkat yang mengganggu kebutuhan dasar warga.
Data tersebut merupakan hasil pemetaan dan mitigasi yang dilakukan BPBD sejak awal tahun. Dari total 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 24 kecamatan masuk dalam kategori wilayah yang memiliki risiko terdampak kekeringan selama musim kemarau berlangsung.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro, Heru Wicaksi, mengatakan pemetaan dilakukan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat ketika dampak kekeringan mulai dirasakan masyarakat.
“Sebanyak 93 desa di 24 kecamatan diprediksi mengalami kekeringan. Angka ini merupakan hasil mitigasi yang telah dilakukan BPBD Bojonegoro sejak awal tahun,” ujar Heru, Rabu (10/6/26).
Meski jumlah desa yang masuk kategori rawan kekeringan masih cukup besar, BPBD mencatat adanya tren perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada musim kemarau 2025, jumlah desa yang mengalami krisis air bersih tercatat mencapai 106 desa.
Penurunan jumlah wilayah rawan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan air bersih di sejumlah daerah yang sebelumnya rentan mengalami kekurangan pasokan air.
“Jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 106 desa terdampak kekeringan,” kata Heru.
Menurutnya, berkurangnya jumlah desa rawan kekeringan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam memperkuat infrastruktur penyediaan air bersih.
Pembangunan jaringan distribusi air oleh pemerintah desa, pemanfaatan sumber air alternatif, serta perluasan layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bojonegoro dinilai berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih.
Langkah-langkah tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan desa menghadapi ancaman kekeringan yang selama ini menjadi bencana musiman di sejumlah wilayah Bojonegoro.
Meski demikian, BPBD mengingatkan bahwa data yang ada saat ini masih berupa prediksi awal. Kondisi di lapangan dapat berubah tergantung perkembangan cuaca, intensitas hujan, debit mata air, serta ketersediaan sumber air tanah selama musim kemarau berlangsung.
“Data mitigasi ini belum bisa memastikan jumlah akhir desa terdampak. Masih ada kemungkinan terjadi penambahan maupun pengurangan, tergantung kondisi di lapangan,” jelas Heru.
Kekhawatiran tersebut semakin menguat setelah adanya prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berpotensi berlangsung lebih ekstrem dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika kondisi tersebut terjadi, wilayah yang mengalami kesulitan air bersih berpotensi bertambah, terutama pada daerah-daerah yang selama ini bergantung pada sumber air permukaan dan mata air musiman.
“Berdasarkan prediksi BMKG, tahun ini berpotensi terjadi musim kemarau yang lebih ekstrem. Karena itu, kami memperkirakan jumlah desa yang mengalami kekeringan bisa bertambah,” ungkapnya.
Dari hasil pemetaan yang dilakukan BPBD, Kecamatan Sumberrejo, Kepohbaru, dan Ngasem menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan kekeringan terbanyak.
Ketiga kecamatan tersebut hampir setiap tahun masuk dalam daftar wilayah yang membutuhkan suplai air bersih ketika musim kemarau mencapai puncaknya. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan kawasan tersebut sebagai prioritas dalam perencanaan distribusi bantuan air bersih apabila terjadi krisis air.
Selain menyiapkan langkah tanggap darurat, BPBD juga mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam mengelola sumber daya air secara lebih bijaksana.
Di tengah ancaman kemarau panjang dan potensi cuaca ekstrem, masyarakat diminta mulai menerapkan pola penggunaan air yang lebih efisien. Penghematan air dinilai menjadi langkah sederhana namun efektif untuk menjaga ketersediaan cadangan air rumah tangga selama musim kemarau.
“Kami mengimbau masyarakat untuk lebih hemat dan bijak dalam menggunakan air, karena kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih parah dibandingkan tahun lalu,” tegas Heru.
Pemetaan dini yang dilakukan BPBD menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak lagi sekadar bersifat responsif ketika krisis terjadi, tetapi mulai diarahkan pada pendekatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan perencanaan yang lebih matang, pemerintah berharap dampak kekeringan terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, sektor pertanian, dan aktivitas ekonomi dapat diminimalkan selama musim kemarau 2026.
Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim, penguatan ketahanan air menjadi salah satu tantangan penting bagi daerah-daerah agraris seperti Bojonegoro. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menghadapi risiko kekeringan yang diperkirakan semakin kompleks pada masa mendatang. (M.Thohir /Koresponden Bojonegoro)
