IndonesiaBuzz: Wonogiri, 14 Februari 2026 – Masa operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngadirojo, satu-satunya TPA aktif di Kabupaten Wonogiri, dipastikan berakhir pada akhir Februari 2026. Pemerintah Kabupaten Wonogiri pun berpacu dengan waktu untuk menambah zona baru agar pengelolaan sampah tidak terhenti dan berisiko menimbulkan penumpukan tak terkendali.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perumahan serta Kawasan Permukiman (DLH PKP) Wonogiri, Bahari, menjelaskan TPA Ngadirojo memiliki tiga zona dengan total kapasitas 576.485 meter kubik. Zona A seluas 3 hektare telah habis masa pakainya sejak 2002 dan direklamasi, sementara Zona B seluas 2 hektare berakhir pada 2022. Saat ini, hanya Zona C seluas 0,75 hektare yang masih beroperasi dan akan mencapai batas kapasitas pada akhir Februari mendatang.
“Rata-rata sampah yang masuk ke TPA Ngadirojo mencapai 70 ton per hari. Jika tidak ada penambahan zona, TPA ini berpotensi menjadi gunungan sampah,” ujar Bahari, Jumat (13/2/26).
Ia mengingatkan, kondisi tersebut dapat menyerupai persoalan yang pernah terjadi di TPA Putri Cempo, ketika kapasitas tidak lagi mampu menampung lonjakan timbunan sampah.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Wonogiri pada 2025 telah mengadakan lahan seluas sekitar 0,5 hektare yang masih berada di kawasan TPA Ngadirojo. Lahan tersebut diusulkan menjadi landfill Zona D.
“Kami sudah menyusun kajian teknisnya. Zona D akan menggunakan sistem sanitary landfill atau controlled landfill, sehingga air lindi tidak dibuang begitu saja, tetapi diolah terlebih dahulu,” jelas Bahari.
Saat ini, TPA Ngadirojo telah menerapkan sistem sanitary landfill berstandar nasional dengan lapisan geomembran kedap air untuk mencegah pencemaran tanah oleh air lindi. Tiga TPA lain di Purwantoro, Ngadirojo lama, dan Slogohimo telah ditutup pada 2025 karena masih menggunakan sistem open dumping.
Tak hanya menambah zona landfill, Pemkab Wonogiri juga mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA Ngadirojo kepada pemerintah pusat. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sistem pembuangan akhir.
Salah satu produk yang direncanakan adalah RDF (refuse derived fuel), yakni bahan bakar turunan sampah yang dapat dimanfaatkan sebagai substitusi batu bara di industri.
“Produk RDF ini bisa menjadi bahan bakar pengganti batu bara dan memiliki nilai jual,” kata Bahari.
Data DLH PKP Wonogiri mencatat, timbunan sampah di wilayah tersebut mencapai 126,9 juta ton per tahun, namun baru sekitar 51,42 persen yang terkelola. Selain itu, belum seluruh kecamatan terlayani oleh TPA Ngadirojo, sehingga persoalan distribusi dan pengangkutan sampah masih menjadi tantangan.
Untuk menekan beban TPA, pemerintah daerah juga menggencarkan penanganan dari hulu melalui pembentukan bank sampah dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) pengelola sampah di tingkat desa.
“Kami mendorong pembentukan bank sampah dan KSM agar pengelolaan dilakukan sejak dari sumbernya,” ungkap Bahari.
Direktur Bank Sampah Berseri, Riyanto, menyebut pengelolaan berbasis pemilahan konsisten dapat menghasilkan omzet Rp30 juta hingga Rp70 juta per bulan, sebagaimana diterapkan di Bank Sampah Berseri Bulukerto. Model ini dinilai layak direplikasi di desa-desa lain sebagai solusi ekonomi sirkular sekaligus pengurangan timbunan sampah.
Dengan sisa waktu yang semakin sempit, keberhasilan penambahan Zona D dan pembangunan TPST akan menjadi penentu keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di Wonogiri, antara transformasi menuju pengolahan modern atau ancaman krisis kapasitas yang tak terelakkan. Dengan sisa waktu yang semakin sempit, keberhasilan penambahan Zona D dan pembangunan TPST akan menjadi penentu keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di Wonogiri, antara transformasi menuju pengolahan modern atau ancaman krisis kapasitas yang tak terelakkan. (@Yudi S/Koresponden Wonogiri)
